Deplu AS sebut menteri Israel rintangi pengiriman bantuan kemanusiaan
Pernyataan Miller menimbulkan pertanyaan tentang apakah Israel telah melanggar Undang-Undang Bantuan Luar Negeri AS, yang melarang negara tersebut memberikan bantuan kepada negara-negara yang diketahui melarang atau membatasi, baik secara langsung atau tidak langsung, kerugian. Washington (ANTARA) – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (Deplu) pada Selasa (5/3) menyatakan keterlibatan para menteri Israel dalam mencegah penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza sehingga menimbulkan pertanyaan terkait legalitas kelanjutan bantuan AS ke Israel. Israel.“Beberapa hambatan yang kami hadapi datang dari pejabat tinggi Israel,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller pada konferensi pers.
Miller mengatakan para menteri di pemerintahan Israel berperan dalam memblokir distribusi komoditas tepung di pelabuhan di kota Ashdod dan mendukung para demonstran dalam memblokir masuknya bantuan kemanusiaan dari titik perbatasan Karem Shalom.
Harian AS Axios memberitakan, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich secara langsung menginstruksikan agar pembongkaran muatan tepung asal AS ditahan, yang sudah berlangsung lebih dari sebulan.
“Semua ini adalah hambatan yang datang dari para menteri di pemerintahan Israel yang telah kami soroti, yang kami sebut tidak dapat diterima, dan kami menyerukan untuk segera diakhiri,” kata juru bicara tersebut.
Dia juga mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken cukup “terus terang mengenai kondisi di lapangan” ketika dia bertemu dengan Menteri Israel Benny Gantz pada Selasa pagi.
Pernyataan Miller menimbulkan pertanyaan apakah Israel telah melanggar Undang-Undang Bantuan Luar Negeri AS, yang melarang negara tersebut memberikan bantuan kepada negara-negara yang diketahui melarang atau membatasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, pengiriman bantuan kemanusiaan AS.
Sejumlah anggota Kongres AS, seperti Senator progresif Bernie Sanders, sebelumnya mendesak Presiden Joe Biden untuk berhenti mengirimkan bantuan senjata ke Israel dengan alasan telah melanggar undang-undang.
“Saya mendesak Presiden Biden untuk menerapkan undang-undang ini dan menjelaskan kepada Israel bahwa jika akses terhadap bantuan kemanusiaan tidak dibuka, maka dia akan bertindak sesuai dengan konsekuensi Undang-Undang Bantuan Luar Negeri dan menghentikan bantuan militer ke Israel,” kata Sanders pada Minggu. (3/3).
Namun undang-undang yang disahkan pada tahun 1961 itu memuat klausul yang memperbolehkan presiden untuk melanjutkan bantuan jika tindakan tersebut dianggap sesuai dengan kepentingan keamanan AS.
