TKN menyebutkan tiga faktor berjalannya masyarakat demokratis Indonesia
Jadi, jangan terprovokasi dengan hal-hal yang berkembang belakangan ini, apalagi survei opini yang basisnya adalah persetujuan….Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah, mengatakan ada tiga hal yang bisa dilakukan. Hal ini menjadi tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana perkembangan masyarakat demokratis di Indonesia.Pertama konstitusi, kedua lembaga, dan ketiga politisi, kata Fahri saat berdialog virtual tim sukses calon presiden bertajuk Menggali Ide Penataan Demokrasi Pasca Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu.
Fahri mengatakan konstitusi demokratis yang berlaku di Indonesia merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara dan berbangsa, baik saat ini maupun di masa depan.
Jadi, jangan terprovokasi dengan hal-hal yang berkembang akhir-akhir ini, apalagi survei opini yang dasarnya adalah persetujuan yang kadang dihadapkan pada temporalitas, perasaan dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari substantifnya dulu, Indonesia sudah punya demokrasi. konstitusi,” ujarnya.
Selain itu, Fahri menyoroti kritik yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan mengubah suatu produk hukum.
Ia menilai Mahkamah Konstitusi berperan dalam melindungi konstitusi dari kemungkinan lahirnya undang-undang yang melanggar nilai-nilai dalam konstitusi.
Menurutnya, apapun putusan MK merupakan salah satu hal yang menunjukkan berfungsinya demokrasi konstitusional di Indonesia.
“Kenapa Mahkamah Konstitusi mengubah aturan sedang dipertanyakan. Jadi, persoalan seperti ini terlalu didramatisasi, tidak melihat di sana ada sistem yang diterapkan oleh konstitusi kita dan itu yang harus kita jaga,” ujarnya.
Dari sisi kelembagaan, Fahri menyebut terdapat anomali dalam sistem presidensialisme di Tanah Air. Dalam hal ini, ia menyoroti sistem koalisi dan sistem ambang batas yang ada pada sistem presidensialisme.
