Mensos: ASEAN membahas penanganan disabilitas secara lebih manusiawi
Dalam diskusi antar negara tersebut, negara-negara non-ASEAN seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia ikut mengamati diskusi tersebut
Makassar (ANTARA) – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pada ASEAN High Level Forum on Disability Inclusive Development and Post-2025 Partnership (AHLF), negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) membahas penanganan penyandang disabilitas yang lebih baik dan manusiawi.Menteri Sosial Risma di Makassar, Selasa, mengatakan dalam diskusi antar negara tersebut, negara-negara non-ASEAN seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia ikut mengamati diskusi tersebut.
Baca juga: Penasihat Hak Disabilitas Amerika mengapresiasi penerapan kota inklusif “Hal ini penting karena disabilitas seperti semua orang telah coba dilakukan di beberapa negara di ASEAN, agar bagaimana penanganan disabilitas lebih manusiawi dan lebih baik, dan terus menjadi lebih baik. Mulai dari anak-anak hingga lansia,” kata Mensos Risma.
Mensos menyampaikan, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi isu di ASEAN, namun juga menjadi isu global karena jumlah penyandang disabilitas cukup besar. Di ASEAN, terdapat sekitar 62 juta penyandang disabilitas. Sedangkan di Indonesia berjumlah sekitar 22,9 juta orang.
Pembahasan dalam forum ini diharapkan menghasilkan sejumlah rekomendasi pelaksanaan penanganan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui Rekomendasi Makassar tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas & Kemitraan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VIII RI Ashabul Kahfi mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah Kementerian Sosial dalam menyelenggarakan AHLF. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah didorong untuk berkolaborasi dengan banyak pihak sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas.
Pelayanan ini sangat penting agar penyandang disabilitas dapat mandiri sekaligus mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas. “Kemensos selama ini sangat memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Dari anggaran sekitar Rp 80 triliun, sebagian digunakan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas,” ujarnya.
Baca juga: Mensos jelaskan perlindungan sosial bagi disabilitas di forum AHLF 2023
Pemenuhan hak-hak disabilitas juga merupakan upaya untuk mewujudkan desain pembangunan manusia Indonesia dimana tidak ada seorang pun yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas. Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof Nunung Nuryartono.
