Dalam diskusi antar negara tersebut, negara-negara non-ASEAN seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia ikut mengamati diskusi tersebut
Makassar (ANTARA) – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pada ASEAN High Level Forum on Disability Inclusive Development and Post-2025 Partnership (AHLF), negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) membahas penanganan penyandang disabilitas yang lebih baik dan manusiawi.Menteri Sosial Risma di Makassar, Selasa, mengatakan dalam diskusi antar negara tersebut, negara-negara non-ASEAN seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia ikut mengamati diskusi tersebut.
Baca juga: Penasihat Hak Disabilitas Amerika mengapresiasi penerapan kota inklusif “Hal ini penting karena disabilitas seperti semua orang telah coba dilakukan di beberapa negara di ASEAN, agar bagaimana penanganan disabilitas lebih manusiawi dan lebih baik, dan terus menjadi lebih baik. Mulai dari anak-anak hingga lansia,” kata Mensos Risma.
Mensos menyampaikan, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi isu di ASEAN, namun juga menjadi isu global karena jumlah penyandang disabilitas cukup besar. Di ASEAN, terdapat sekitar 62 juta penyandang disabilitas. Sedangkan di Indonesia berjumlah sekitar 22,9 juta orang.
Pembahasan dalam forum ini diharapkan menghasilkan sejumlah rekomendasi pelaksanaan penanganan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui Rekomendasi Makassar tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas & Kemitraan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VIII RI Ashabul Kahfi mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah Kementerian Sosial dalam menyelenggarakan AHLF. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah didorong untuk berkolaborasi dengan banyak pihak sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas.
Pelayanan ini sangat penting agar penyandang disabilitas dapat mandiri sekaligus mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas. “Kemensos selama ini sangat memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Dari anggaran sekitar Rp 80 triliun, sebagian digunakan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas,” ujarnya.
Baca juga: Mensos jelaskan perlindungan sosial bagi disabilitas di forum AHLF 2023
Pemenuhan hak-hak disabilitas juga merupakan upaya untuk mewujudkan desain pembangunan manusia Indonesia dimana tidak ada seorang pun yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas. Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof Nunung Nuryartono.
Menurutnya, Kementerian Sosial RI sejauh ini telah banyak merancang program agar penyandang disabilitas bisa keluar dari kemiskinan ekstrem. “Presiden telah mendeklarasikan bahwa pada tahun 2024 tidak akan ada lagi kemiskinan ekstrem. “Itu target kita bersama,” kata Nunung.
Penasihat Khusus Hak Disabilitas Internasional Amerika Serikat (AS) Sara Minkara mengatakan, forum tingkat tinggi ASEAN untuk penyandang disabilitas tentunya meningkatkan perspektif terhadap isu disabilitas, baik dari segi keamanan maupun fasilitas pendukung bagi kelompok penyandang disabilitas.
“Dan tadi saya sampaikan bahwa tindakan diskriminasi terhadap kelompok disabilitas harus kita hilangkan karena masyarakat kita belum inklusif terhadap disabilitas. Lalu bagaimana kita harus menghilangkan hambatan-hambatan tersebut dengan meningkatkan akses bagi kelompok disabilitas agar mereka dapat mengembangkan nilai-nilai dalam diri mereka. Bisa di bidang AI, pendidikan, transportasi, ekonomi, dan sebagainya. Kita harus terus berinovasi, ujarnya.
Terakhir, Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Norman Yulian dalam kesempatan yang sama mengapresiasi keseriusan pemerintah khususnya Kementerian Sosial dalam mewujudkan Indonesia inklusif dan ramah disabilitas.
Pemerintah juga berupaya dengan berbagai cara untuk mewujudkan Indonesia inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas, baik di sektor pendidikan maupun ketenagakerjaan. “Kami berharap melalui AHLF kita dapat merancang masterplan penanganan disabilitas untuk kawasan ASEAN,” kata Norman.
Baca juga: Mensos: Kemajuan inklusi disabilitas di ASEAN masih menghadapi tantangan
Wartawan: Devi Nindy Sari Ramadhan
Redaktur: Sambas
HAK CIPTA © ANTARA 2023