Ketua Komisi I menegaskan, data pertahanan tidak bisa dibuka sembarangan
Memanfaatkan data pertahanan rahasia untuk menyudutkan lawan politik tidak boleh terjadi. Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan data pertahanan merupakan informasi rahasia dan berisiko bagi kedaulatan negara jika disampaikan secara terbuka di depan umum.”Data pertahanan negara tidak bisa dibuka sembarangan. Itu rahasia negara, rahasia. Hanya bisa dibuka pada kalangan tertentu saja,” kata Meutya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Hal itu ditegaskan politikus Partai Golkar itu menanggapi permintaan sejumlah calon presiden hingga Menteri Pertahanan yang juga Calon Presiden RI, Prabowo Subianto, agar mengungkap data pertahanan negara pada debat ketiga Pilpres 2024.
Menurut Meutya, para calon presiden yang meminta Prabowo mengungkap data pertahanan negara ke publik tidak memahami risiko yang akan timbul bagi pertahanan dan kedaulatan negara, apalagi debat tersebut disiarkan langsung oleh media sehingga berpotensi menarik perhatian. perhatian seluruh dunia.
Alhamdulillah Pak Prabowo tidak terprovokasi untuk membeberkan data pertahanan kita. Menurut saya, ini bentuk kenegarawanan, mengutamakan negara di atas politik meski dikritik sedemikian rupa, katanya.
Legislator yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen ini menilai perdebatan yang membahas pertahanan negara harus menjadi ranah persatuan antar calon presiden karena rentan terhadap kedaulatan negara.
Baca juga: Akademisi: Calon Presiden Tak Tekankan Hubungan Internasional Saat Debat
Baca juga: KPU: Tindakan Elit PSI Dekati Moderator Debat Saat Iklan Tidak Pantas
“Pemanfaatan data pertahanan yang bersifat rahasia untuk menyudutkan lawan politik tidak boleh terjadi. Negara lain sangat berkepentingan dengan isu pertahanan ini. Kesatuan Indonesia dalam perdebatan pertahanan harus kita tunjukkan, tentunya dengan sikap calon pemimpin yang penuh kenegarawanan,” kata Meutya. .
