Memanfaatkan data pertahanan rahasia untuk menyudutkan lawan politik tidak boleh terjadi. Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan data pertahanan merupakan informasi rahasia dan berisiko bagi kedaulatan negara jika disampaikan secara terbuka di depan umum.”Data pertahanan negara tidak bisa dibuka sembarangan. Itu rahasia negara, rahasia. Hanya bisa dibuka pada kalangan tertentu saja,” kata Meutya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Hal itu ditegaskan politikus Partai Golkar itu menanggapi permintaan sejumlah calon presiden hingga Menteri Pertahanan yang juga Calon Presiden RI, Prabowo Subianto, agar mengungkap data pertahanan negara pada debat ketiga Pilpres 2024.
Menurut Meutya, para calon presiden yang meminta Prabowo mengungkap data pertahanan negara ke publik tidak memahami risiko yang akan timbul bagi pertahanan dan kedaulatan negara, apalagi debat tersebut disiarkan langsung oleh media sehingga berpotensi menarik perhatian. perhatian seluruh dunia.
Alhamdulillah Pak Prabowo tidak terprovokasi untuk membeberkan data pertahanan kita. Menurut saya, ini bentuk kenegarawanan, mengutamakan negara di atas politik meski dikritik sedemikian rupa, katanya.
Legislator yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen ini menilai perdebatan yang membahas pertahanan negara harus menjadi ranah persatuan antar calon presiden karena rentan terhadap kedaulatan negara.
Baca juga: Akademisi: Calon Presiden Tak Tekankan Hubungan Internasional Saat Debat
Baca juga: KPU: Tindakan Elit PSI Dekati Moderator Debat Saat Iklan Tidak Pantas
“Pemanfaatan data pertahanan yang bersifat rahasia untuk menyudutkan lawan politik tidak boleh terjadi. Negara lain sangat berkepentingan dengan isu pertahanan ini. Kesatuan Indonesia dalam perdebatan pertahanan harus kita tunjukkan, tentunya dengan sikap calon pemimpin yang penuh kenegarawanan,” kata Meutya. .
Ia berharap masyarakat bijak dan hati-hati dalam memilih pemimpin masa depan karena kedaulatan negara dipertaruhkan.
“Kondisi geopolitik dunia sangat rapuh dan bisa berdampak besar bagi kita. Untuk itu kita membutuhkan pemimpin yang kuat dan mampu menjamin kedaulatan negara untuk mengantarkan kita menghadapi tantangan dunia,” tuturnya.
Sebelumnya, pada debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1), Calon Presiden RI Anies Baswedan dan Calon Presiden RI Ganjar Pranowo mendesak Prabowo Subianto membuka data terkait pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dan sejumlah kebijakan lain di Kementerian Pertahanan.
Namun hingga rangkaian perdebatan tersebut berlangsung, Prabowo Subianto menegaskan tidak terprovokasi dalam menjawab pertanyaan tersebut dan memilih mengundang kedua paslon untuk berdiskusi pada kesempatan lain secara tertutup.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md .nomor seri 3.
KPU juga menetapkan masa kampanye pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Wartawan: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor : D.Dj. Kliwantoro
Hak Cipta © ANTARA 2024