BI mengingatkan dinas devisa untuk tidak terlibat dalam TPPU jelang pemilu

Selain itu, secara jumlah kedua kegiatan usaha tersebut menduduki peringkat kedua secara nasional, tertinggal dari Provinsi DKI Jakarta yang menduduki peringkat pertama. Jumlah KUPVA BB di Kepri saat ini sebanyak 115 kantor, dan PJP LR sebanyak 60 lembaga.

“Sekarang sanksinya sudah jelas, selain teguran tertulis, administrasi dan denda, juga ada hukuman penjara. Kita berharap menjelang pesta demokrasi 2024 semuanya berjalan baik dan tidak ada pelanggaran,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono mengatakan jika dilihat dari kondisi geografis posisi Kepri yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, risiko TPPU dan TPPT masih tergolong sedang hingga tinggi.

Oleh karena itu, dia mengapresiasi BI Kepri yang telah mengadakan pertemuan dengan penyelenggara KUPVA BB dan PJP LR. Pertemuan ini diharapkan dapat menciptakan koordinasi dan sinergi yang tepat sasaran dalam pencegahan TPPU dan TPPT.

Wartawan: Ilham Yude Pratama
Redaktur: Agus Salim
HAK CIPTA © ANTARA 2023