Bamsoet: Kita Butuh Tokoh yang Cegah Praktek “Angka Piro Wani Piro”
Perguruan tinggi mempunyai peran strategis dalam menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, namun juga…
Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Indonesia saat ini membutuhkan sosok yang mampu mencegah negara terjerumus ke dalam praktik angka piro wani piro (NPWP) atau angka berapa berani.Saat ini kita membutuhkan sosok yang mampu mencegah negara terjerumus ke dalam praktik demokrasi nomor piro wani piro, kata Bamsoet, dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.
Bamsoet dalam kuliah umum politik, hukum, ekonomi, dan kekuasaan di Jakarta, Sabtu, mengatakan praktik NPWP akan melahirkan oligarki atau kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu kelompok pemilik modal saja.
“Pada akhirnya melahirkan oligarki atau kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu kelompok pemilik modal, yang diakui atau tidak, telah memasuki ceruk demokrasi kita yang semakin mahal,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Indonesia harus memiliki tokoh-tokoh politik, hukum, ekonomi, dan kekuasaan yang dapat menjaga masing-masing pilar sesuai tugas dan fungsinya.
Bamsoet mengatakan hal tersebut karena menurutnya keempat bidang tersebut saling berhubungan.
Ia mengatakan, politik tanpa hukum bisa berujung pada anarki, hukum tanpa politik hanyalah rangkaian kata-kata, dan politik dan hukum tanpa kekuasaan hanyalah angan-angan belaka.
“Jika kita ingin menjadi negara maju yang modern, Indonesia harus memiliki tokoh politik, tokoh hukum, tokoh ekonomi, dan tokoh kekuasaan yang dapat menjaga masing-masing pilar tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya,” kata Bamsoet.
Dalam hal ini, kata dia, perguruan tinggi mempunyai peran penting. Menurutnya, pendidikan dapat menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademis dan berkarakter bangsa.
“Perguruan tinggi mempunyai peran strategis dalam mencetak mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter bangsa, berhati Indonesia dan berjiwa Pancasila,” kata Ketua MPR.
