Perguruan tinggi mempunyai peran strategis dalam menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, namun juga…
Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Indonesia saat ini membutuhkan sosok yang mampu mencegah negara terjerumus ke dalam praktik angka piro wani piro (NPWP) atau angka berapa berani.Saat ini kita membutuhkan sosok yang mampu mencegah negara terjerumus ke dalam praktik demokrasi nomor piro wani piro, kata Bamsoet, dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.
Bamsoet dalam kuliah umum politik, hukum, ekonomi, dan kekuasaan di Jakarta, Sabtu, mengatakan praktik NPWP akan melahirkan oligarki atau kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu kelompok pemilik modal saja.
“Pada akhirnya melahirkan oligarki atau kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu kelompok pemilik modal, yang diakui atau tidak, telah memasuki ceruk demokrasi kita yang semakin mahal,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Indonesia harus memiliki tokoh-tokoh politik, hukum, ekonomi, dan kekuasaan yang dapat menjaga masing-masing pilar sesuai tugas dan fungsinya.
Bamsoet mengatakan hal tersebut karena menurutnya keempat bidang tersebut saling berhubungan.
Ia mengatakan, politik tanpa hukum bisa berujung pada anarki, hukum tanpa politik hanyalah rangkaian kata-kata, dan politik dan hukum tanpa kekuasaan hanyalah angan-angan belaka.
“Jika kita ingin menjadi negara maju yang modern, Indonesia harus memiliki tokoh politik, tokoh hukum, tokoh ekonomi, dan tokoh kekuasaan yang dapat menjaga masing-masing pilar tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya,” kata Bamsoet.
Dalam hal ini, kata dia, perguruan tinggi mempunyai peran penting. Menurutnya, pendidikan dapat menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademis dan berkarakter bangsa.
“Perguruan tinggi mempunyai peran strategis dalam mencetak mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter bangsa, berhati Indonesia dan berjiwa Pancasila,” kata Ketua MPR.
Baca juga: MPR Minta Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Pendukung Kendaraan Listrik
Baca juga: Bamsoet Minta Generasi Muda Bantu Wujudkan Indonesia Emas 2045
Bamsoet juga mengajak perguruan tinggi melalui lembaga kajian dan penelitian untuk mengkaji sistem politik dan pemilihan langsung yang dilaksanakan mulai dari tingkat kepala desa, bupati/walikota, gubernur, legislatif, dan presiden.
Dalam konteks Indonesia, kata Bamsoet, praktik kehidupan demokrasi dijiwai dengan sila keempat yang mengamanatkan tegaknya kedaulatan rakyat, serta melembagakannya dalam mekanisme musyawarah dan perwakilan.
Menurutnya, mewujudkan kedaulatan rakyat dalam lembaga perwakilan idealnya diwujudkan melalui keterwakilan politik di DPR RI, keterwakilan daerah di DPD RI, dan keterwakilan kelompok atau kelompok fungsional yang dapat ditampung dalam delegasi kelompok.
Ia memandang perlu untuk terus melakukan pengembangan hukum, salah satunya dengan mengganti produk hukum yang berasal dari era sebelum Indonesia merdeka, melakukan reformasi hukum nasional, dan membentuk undang-undang baru.
MPR RI, lanjutnya, saat ini sedang menyusun Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 5.0.
Bamsoet menyatakan, urgensi hadirnya PPHN bermula dari perlunya hadirnya asas-asas yang bersifat direktif dan dapat menjabarkan asas-asas normatif dalam konstitusi ke dalam dasar kebijakan politik negara, serta dapat menjadi pedoman atau petunjuk bagi pelaksanaan pembangunan nasional. .
Selain untuk memastikan program pembangunan tidak terhenti, menurutnya, keberadaan PPHN juga akan merespon megatrend dunia seperti kemajuan teknologi, dinamika geopolitik dan geoekonomi global, demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, persaingan sumber daya alam, dan persaingan sumber daya alam. sumber daya dan perubahan iklim, yang kesemuanya akan berdampak pada pembangunan Indonesia.
Wartawan: Fath Putra Mulya
Editor : D.Dj. Kliwantoro
HAK CIPTA © ANTARA 2023