Survei Indikator: Masyarakat tidak khawatir dengan politik dinasti
Jakarta (ANTARA) – Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat tidak khawatir dengan munculnya isu politik dinasti, dampak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/ 2023 tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden.“Ada 42,9 persen masyarakat yang merasa isu politik dinasti tidak terlalu mengkhawatirkan, biasa saja,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei bertajuk “Efek Gibran dan Dinamika Pemilu Terkini” ” secara virtual, Minggu.
“Ada 42,9 persen masyarakat yang merasa isu politik dinasti tidak terlalu mengkhawatirkan, biasa saja,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei bertajuk ‘Efek Gibran dan Dinamika Pemilu Terkini ‘ secara virtual, Minggu (12/11).
Sementara itu, dia menjelaskan, 39,2 persen masyarakat mengaku khawatir dengan politik dinasti tersebut. Menurut dia, kekhawatiran masyarakat terhadap politik dinasti mengalami penurunan dibandingkan temuan pada Oktober lalu.
“Pada periode 16-20 Oktober, ada 47,9 persen yang merasa khawatir dengan politik dinasti. Awal November ada sedikit penurunan, menjadi 39,2 persen,” ujarnya.
Sebaliknya, menurutnya, persepsi masyarakat yang tidak khawatir terhadap isu politik dinasti justru meningkat, yakni pada 16-20 Oktober sebesar 33,7 persen, dan pada November sebesar 42,9 persen.
Temuan lainnya, mayoritas masyarakat juga menilai politik dinasti tidak akan mengganggu demokrasi. Sebab, pesta demokrasi dilaksanakan langsung oleh rakyat.
