Resmi menjadi anggota FATF, kredibilitas perekonomian Indonesia semakin diakui
Kepercayaan investor terhadap pemerintah akan meningkat karena keyakinan bahwa uang yang ditanamnya di Indonesia aman dan memiliki risiko rendah
Jakarta (ANTARA) – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan kredibilitas perekonomian Indonesia semakin diakui setelah resmi menjadi anggota Satgas Aksi Keuangan Anti Pencucian Uang (FATF) dengan status keanggotaan penuh pada Rabu, 25 Oktober 2023 di Perancis .Keanggotaan ini dapat meningkatkan kredibilitas perekonomian nasional dan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi pesat melalui investasi.
Kepercayaan investor terhadap pemerintah akan meningkat karena adanya keyakinan bahwa uang yang ditanamnya di Indonesia aman dan memiliki risiko rendah terhadap pencucian uang atau pendanaan teroris, kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Terkait penegakan hukum, Ivan menjelaskan Indonesia dapat meningkatkan efektivitas kerja sama internasional melalui dukungan kuat dari jaringan negara anggota FATF untuk mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) lintas negara atau yurisdiksi, termasuk pemulihan aset. .
Selain itu, dengan statusnya sebagai anggota penuh FATF, Indonesia dapat berkontribusi memberikan warna terhadap kebijakan strategis global terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) sesuai dengan perspektif dan kepentingan Indonesia.
Indonesia diterima dengan suara bulat sebagai anggota FATF ke-40 pada Rapat Plenary FATF di Paris, Perancis, yang dipimpin oleh Presiden FATF, Mr. Q. Raja Kumar.
Baca juga: Kemenko Perekonomian Galang Dukungan Australia untuk Keanggotaan FATF
Baca juga: Sri Mulyani Bahas Keanggotaan Penuh RI Saat Bertemu Presiden FATF
Menurut Ivan, hal tersebut merupakan pengakuan internasional terhadap efektivitas regulasi, koordinasi dan penerapan rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan teroris, dan proliferasi senjata pemusnah massal (APUPPT PPSPM) di Indonesia.
Ratifikasi keanggotaan FATF merupakan hasil proses panjang yang telah dilakukan selama bertahun-tahun setelah Indonesia ditetapkan sebagai Observer FATF pada 29 Juni 2018.
