Rekomendasi IDI untuk masyarakat hadapi cacar monyet
Jakarta (ANTARA) – Pengurus Besar Persatuan Dokter Indonesia (PB IDI) memberikan beberapa rekomendasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan kasus cacar monyet.Anjuran pertama terkait pencegahan, dimulai dengan menghindari kontak fisik dengan pasien terduga Mpox untuk menghindari penularan.
“Lebih dari 90 persen penularannya melalui kontak erat dan terutama kontak seksual. Hindari kontak fisik dengan penderita suspek Mpox, jangan berbagi barang seperti handuk yang belum dicuci, pakaian yang belum dicuci, atau berbagi tempat tidur, perlengkapan mandi, dan perlengkapan tidur seperti sprei, bantal. , dan lain-lain,” kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) MPox IDI Dr. Hanny Nilasari, Sp DVE di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Praktisi Sebut Penularan Cacar Monyet Lebih Lambat Dibandingkan Cacar Air
Lebih lanjut, Dokter Hanny juga menyarankan agar masyarakat yang masuk dalam kategori risiko tinggi, misalnya memiliki banyak pasangan, dan mereka yang memiliki kondisi immunocompromised (autoimun, penyakit kronis lainnya) sebisa mungkin menghindari perilaku berisiko.
Ia menekankan, kelompok risiko tinggi harus bisa melakukan hubungan seksual yang aman dan sehat dengan menggunakan kondom dan mendapatkan vaksinasi.
Lebih lanjut, bagi masyarakat umum, jika mengalami gejala berupa lesi kulit yang tidak khas dan diawali dengan demam, disarankan untuk segera mengunjungi dan berkonsultasi dengan dokter.
Bersamaan dengan memberikan rekomendasi kepada masyarakat, Dokter Hanny juga menyampaikan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh tenaga medis dalam hal pencegahan dan pengobatan penyakit tersebut.
Ia mengatakan, jika ditemukan kasus dugaan cacar monyet, petugas medis perlu melakukan pemeriksaan awal berupa wawancara terkait perkembangan penyakit (anamnesis).
Setelah itu, tenaga medis harus melakukan pemeriksaan lesi kulit dan organ (PF) secara detail dan lengkap, serta pemeriksaan usap yaitu pemeriksaan laboratorium khusus dengan mengambil cairan dari bagian koreng/keropeng/kelainan kulit tersebut.
Ia juga menyarankan agar obat dan vaksin antivirus dilakukan secara terdesentralisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang ditunjuk dengan alur permintaan sesuai dengan yang ditentukan Kementerian Kesehatan dan diberikan berdasarkan indikasi dan skala prioritas.
