MKMK tekankan putusannya berpengaruh pada pendaftaran capres/cawapres
Menurut Jimly, pengawasan terhadap kasus ini harus dilakukan mulai dari sistem etika politik hingga etika bernegara.
“Indonesia merupakan negara hukum terbesar keempat di dunia, namun indeks kualitas hukum negara kita berada di angka 64, masih jauh dari kualitas,” kata Jimly.
Jimly meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan MKMK terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan sembilan hakim MK.
“Laporannya banyak, ada 21, ad hoc (MKMK) ditugaskan hanya 30 hari. Tapi alhamdulillah selesai hanya dalam 15 hari,” kata Jimly.
Dari 21 laporan yang diterima MKMK, kata Jimly, mayoritas meminta agar putusan MKMK membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur syarat usia calon presiden/wakil presiden. calon berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
Wartawan: Rina Nur Anggraini
Editor : D.Dj. Kliwantoro
HAK CIPTA © ANTARA 2023
