Menteri BPN: Sertifikat ulayat bukti pengakuan negara pada masyarakat

“Pemerintah melindungi dan menjamin hak-hak adat masyarakat termasuk melindungi dan melestarikan tanah adat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar Fauzi Bahar Datuak Nan Sati mengatakan, selain memberikan kepastian hukum, sertifikat hak pengelolaan tanah adat bagi masyarakat hukum adat juga mencegah konflik antar anak dan keponakan (suku). .
“Agar anak keponakan kita tidak terjangkit kasus lagi, mari kita lindungi randah pusako (warisan rendah), khususnya pusako tinggi dengan tersertifikasi Kementerian ATR/BPN,” kata Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi. Bahar.

Baca juga: Wapres: Hormati Hak Adat Atas Tanah Dalam Percepatan Pembangunan Papua
Baca juga: Menteri ATR/BPN: Tanah Ulayat Beri Manfaat Bagi Perekonomian Masyarakat
Baca juga: Kementerian ATR/BPN Serahkan Sertifikat Hak Pengelolaan Tanah Adat

Wartawan : Muhammad Zulfikar
Editor: Indra Gultom
HAK CIPTA © ANTARA 2023