Menpan RB dan DPR bahas draf RPP soal manajemen ASN hingga honorer
“Intinya kita memiliki regulasi yang menjamin organisasi birokrasi kita dengan ASN sebagai penggeraknya, dapat bekerja dengan tangkas, tangkas, adaptif, dan berani mendobrak rutinitas,” jelas Anas.
Ditambahkannya, rapat kerja tersebut juga membahas mengenai penataan tenaga non-ASN atau honorer, antara lain melalui mekanisme rekrutmen, dimana pada tahun 2024 Pemerintah mengumumkan akan merekrut sekitar 2,3 juta ASN, dimana 1,6 juta diantaranya merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (PPPK).
“Pemerintah dan DPR mempunyai komitmen yang kuat untuk memberikan ruang bagi penataan personel non-ASN. Tahun 2023 terbukti dengan tidak adanya PHK massal dan masih ada alokasi dana honorer untuk tahun 2024; dan tahun ini mohon doanya, semoga rencana penataannya dapat berjalan lancar sesuai amanat “UU Nomor 20 Tahun 2023,” kata Anas.
Baca juga: Kemenaker: KASN Award dorong pengelolaan sumber daya manusia kepegawaian
Reporter: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Hak Cipta © ANTARA 2024
