Menkominfo bantah dugaan kebocoran DPT Pemilu 2024 bermotif politik
“Jangan salahkan diri kita sendiri. Kami di Kominfo tidak mau menyalahkan kementerian/lembaga lain, apalagi KPU adalah penyelenggara pemilu yang kita semua andalkan, jangan sampai KPU didiskreditkan ya! ” dia berkata.
Di sisi lain, Menkominfo menyebut kasus ini menjadi peringatan bagi KPU agar lebih berhati-hati dalam menjamin keamanan data pemilih.
“Ini juga menjadi peringatan bagi penyelenggara pemilu, agar sistemnya tetap terjaga dengan baik, keamanan datanya juga baik,” ujarnya.
Baca juga: KPU libatkan Polri dan BIN selidiki dugaan kebocoran data pemilu 2024
Budi mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah meminta klarifikasi kepada KPU terkait dugaan kebocoran data yang terjadi. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dia mengaku masih menunggu tanggapan KPU selama tiga hari terkait laporan kehilangan data tersebut.
“Kami sudah menyurati KPU sejak tadi malam untuk mengetahui apakah memang ada kebocoran data. Jadi, kami menunggu jawaban dari KPU,” ujarnya.
Ia juga memastikan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait lainnya, antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Polri untuk bersama-sama merapikan dan memperkuat sistem keamanan. data terkait pemilu agar lebih baik dan berkualitas.
Baca juga: Andika Perkasa Khawatir Data Pemilih Dibobol Bisa Berakibat Intervensi KPU
Baca juga: Komisi I DPR Minta KPU bertanggungjawab atas dugaan kebocoran data
Baca juga: Pakar Politik: KPU Perlu Klarifikasi Soal Kebocoran Data DPT
Wartawan: Melusa Susthira Khalida
Redaksi : Didik Kusbiantoro
HAK CIPTA © ANTARA 2023
