Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi membantah dugaan kebocoran data sekitar 204 juta orang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 bukan karena motif politik, melainkan motif ekonomi.”Kami ingin pastikan tidak ada motif politik. Ini motif bisnis sehingga masyarakat tidak perlu khawatir (motif) politik apa itu,” kata Budi usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di DPR. Kompleks, Senayan, Jakarta, Rabu.
Budi mengatakan, motif ekonomi yang melatarbelakangi pelaku peretasan membobol data DPT merupakan kesimpulan sementara yang diyakini lembaganya.
“Kalau motif yang berani kami jamin adalah kepentingan komersial, kami mau jual beli datanya. Kesimpulan sementara,” ujarnya.
Baca juga: Langkah Kemenkominfo Tangani Dugaan Kebocoran Data KPU
Menurut Budi, data yang diretas oleh peretas disalahgunakan untuk diperjualbelikan di dark web.
“Karena datanya dijual, sama hack itu jual datanya, apa maksudnya jual? Komoditas kan. Komoditas maksudnya apa? Ekonomi kan. Jualan di dark web,” tuturnya.
Untuk itu, Budi mengimbau masyarakat tidak mengaitkan dugaan kebocoran data di situs KPU dengan konten politik.
Makanya saya bilang motifnya bukan politik, motifnya ekonomi. Orang-orang ini hanya ingin mencuri data, ingin menjualnya sebagai komoditas, itu saja. Jadi, tidak perlu dipolitisasi, katanya.
Baca juga: Kementerian Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan BSSN dan KPU untuk memeriksa dugaan kebocoran data
Budi juga mengimbau masyarakat tidak mendiskreditkan KPU sebagai penyelenggara pemilu atas dugaan kebocoran data yang terjadi.
“Jangan salahkan diri kita sendiri. Kami di Kominfo tidak mau menyalahkan kementerian/lembaga lain, apalagi KPU adalah penyelenggara pemilu yang kita semua andalkan, jangan sampai KPU didiskreditkan ya! ” dia berkata.
Di sisi lain, Menkominfo menyebut kasus ini menjadi peringatan bagi KPU agar lebih berhati-hati dalam menjamin keamanan data pemilih.
“Ini juga menjadi peringatan bagi penyelenggara pemilu, agar sistemnya tetap terjaga dengan baik, keamanan datanya juga baik,” ujarnya.
Baca juga: KPU libatkan Polri dan BIN selidiki dugaan kebocoran data pemilu 2024
Budi mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah meminta klarifikasi kepada KPU terkait dugaan kebocoran data yang terjadi. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dia mengaku masih menunggu tanggapan KPU selama tiga hari terkait laporan kehilangan data tersebut.
“Kami sudah menyurati KPU sejak tadi malam untuk mengetahui apakah memang ada kebocoran data. Jadi, kami menunggu jawaban dari KPU,” ujarnya.
Ia juga memastikan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait lainnya, antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Polri untuk bersama-sama merapikan dan memperkuat sistem keamanan. data terkait pemilu agar lebih baik dan berkualitas.
Baca juga: Andika Perkasa Khawatir Data Pemilih Dibobol Bisa Berakibat Intervensi KPU
Baca juga: Komisi I DPR Minta KPU bertanggungjawab atas dugaan kebocoran data
Baca juga: Pakar Politik: KPU Perlu Klarifikasi Soal Kebocoran Data DPT
Wartawan: Melusa Susthira Khalida
Redaksi : Didik Kusbiantoro
HAK CIPTA © ANTARA 2023