NEWS

Berita Trending Terupdate

KasusotomotifUmumUnik

Mengenal PPDP Pemilu 2024, Memahami Pengertian, Tugas dan Proses Rekrutmennya


Rekrutmen PPDP (Panitia Pemungutan Suara dan Pemungutan Suara) merupakan proses penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Untuk menjadi PPDP ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain memiliki KTP yang masih berlaku, berusia minimal 17 tahun, dan bukan anggota TNI/Polri atau terlibat tindak pidana. Selain itu, dokumen yang harus disiapkan antara lain fotokopi KTP, surat keterangan kesehatan dari dokter, surat pernyataan tidak menjadi anggota TNI/Polri, dan surat pernyataan tidak terlibat tindak pidana.

Proses rekrutmen Panitia Pemungutan dan Penghitungan Suara (PPDP) pada Pemilu dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) setempat. Berikut rincian proses rekrutmen PPDP:

1. Pengumuman

Pengumuman mengenai rekrutmen PPDP biasanya dilakukan oleh KPU setempat melalui berbagai media, seperti surat kabar, website resmi, media sosial, dan papan pengumuman di kantor KPU dan kantor desa atau kelurahan. Pengumuman ini memuat informasi mengenai persyaratan, tata cara pendaftaran, jumlah persyaratan PPDP, dan batas waktu pendaftaran.

2. Persyaratan

Calon PPDP harus memenuhi beberapa persyaratan yang biasanya meliputi: Warga negara Indonesia. Mempunyai hak memilih dan tidak menjadi anggota partai politik, calon anggota partai politik, calon kepala daerah, atau anggota TNI/Polri. Pendidikan minimal SMA atau sederajat. Usia minimal 17 tahun. Tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang tetap karena melakukan tindak pidana pemilu. Tidak terikat sebagai pekerja kontrak atau PNS.

Persyaratan lain yang ditetapkan oleh KPU setempat.

3. Pendaftaran

Calon PPDP mendaftar sesuai tata cara yang ditentukan KPU setempat. Biasanya calon PPDP diminta mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan, seperti fotokopi KTP, ijazah terbaru, surat keterangan tidak terikat sebagai pekerja kontrak atau PNS, serta surat pernyataan bersedia. bekerja secara netral dan profesional dalam penyelenggaraan pemilu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *