Mahkamah Konstitusi memulai rapat permusyawaratan hakim usai sidang PHPU Pilpres 2024
Baca juga: KPU: Hingga hari terakhir, tidak ada yang mempermasalahkan hasil pemungutan suara
Ia pun memastikan tidak ada lagi pemanggilan untuk mendapatkan informasi PHPU Pilpres 2024, sehingga pemanggilan empat Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (5/4) dibatalkan. sesi penutup PHPU.
Empat menteri yang dimaksud adalah Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Namun jika ada tanggapan terhadap pernyataan empat menteri atau DKPP tersebut, kata dia, para pihak bisa menyampaikannya pada tahap kesimpulan.
Enny mengatakan, penyampaian kesimpulan tidak bersifat wajib karena tidak ada dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), namun tahapan tersebut diselenggarakan sesuai dengan putusan RPH.
“Tidak membebani para pihak, justru bermanfaat juga bagi mereka untuk mengambil kesimpulan,” kata Enny.
Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Hak Cipta © ANTARA 2024
