Legislator meminta DKI menjamin stok KTP kosong jelang Pilkada 2024
Pihaknya berkoordinasi dengan KPU bahwa jumlah DPT yang tidak memiliki KTP sebanyak 120 ribu orang. Dari jumlah itu, 40 ribu sudah dicetak dan sedang kami kejar 43 ribu untuk direkam. Sisanya 37 ribu belum dicetak karena masih menunggu usia 17 tahun, kata Budi.
Baca juga: KPU DKI dan Dukcapil Gandeng Serap Pemilih Tak Punya e-KTP
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Karyatin Subiantoro, Jakarta, Sabtu (16/9/2023). ANTARA/HO-DPRD DKI Lebih lanjut, Budi juga menjelaskan, pada tahun 2024 Jakarta tidak lagi berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), melainkan Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sehingga seluruh pemegang KTP harus mencetak ulang.
Ia pun memperkirakan pada tahun 2024 kebutuhan formulir di DKI yang wajib KTP akan mencapai delapan juta pemilik.
Dirjen Dukcapil akan menyurati Pj Gubernur terkait formulir KTP untuk memberikan hibah sebanyak tiga juta lembar sebagai kesiapan tahun 2024, ujarnya.
Dia berharap Komisi A DPRD DKI Jakarta bisa menyetujui anggaran tinta untuk pencetakan KTP elektronik massal yang akan dilakukan setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) DKJ disahkan.
Harapannya, ketika blanko sudah tersedia, pengadaan tinta tidak dibiarkan begitu saja. “Nanti tahun 2024 kita akan mengajukan permohonan tinta untuk ‘back up’ blanko kita,” ujarnya.
Wartawan: Luthfia Miranda Putri
Redaktur: Sri Muryono
HAK CIPTA © ANTARA 2023
