KNPK: Pembangunan keluarga perlu dibahas dalam debat capres-cawapres
Kebijakan pemerintah ramah keluarga dapat diwujudkan melalui dua aspek, yaitu pembangunan daerah dan lapangan kerja ramah keluargaJakarta (ANTARA) – Ketua Umum Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia (KNPK) Euis Sunarti menyatakan, pembangunan keluarga perlu dibahas dalam debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Pemilu 2024.
“Pembangunan keluarga sebenarnya masuk dalam materi debat pasangan calon dan menjadi penilaian pada pemilu 2024,” kata Euis dalam web seminar memperingati HUT ketiga KNPK yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan, kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh besar terhadap seluruh aspek kehidupan keluarga, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga hukum.
“Kebijakan pemerintah ramah keluarga dapat diwujudkan melalui dua aspek, yaitu pembangunan wilayah dan lapangan kerja ramah keluarga. Terbentuknya desa ramah keluarga juga dapat menjadi alternatif untuk menciptakan masyarakat yang beradab,” ujarnya.
Guru Besar Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Institut Pertanian Bogor (IPB) ini juga menekankan pentingnya menciptakan Undang-Undang (UU) Pembangunan Keluarga yang menjadikan keluarga sebagai pusat dan landasan kebijakan pembangunan.
“Pemerintah perlu menjadikan keluarga sebagai landasan dan benteng peradaban bangsa, ini menjadi catatan dan cita-cita kita semua dalam mengawal visi misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029,” ujarnya.
Ia mengatakan, masyarakat perlu cerdas dalam memilih mitra mana yang memiliki kemauan politik untuk mengarusutamakan pembangunan keluarga sebagai inti kebijakan.
