Kampanye Indonesia dalam Dewan HAM PBB
Jakarta (ANTARA) – Indonesia akan memulai tugasnya sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1 Januari 2024 dengan mengusung sejumlah agenda pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, baik di tingkat regional, internasional, dan multilateral.Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk keenam kalinya dalam pemilihan rahasia yang dilakukan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada 10 Oktober 2023.
Indonesia memperoleh perolehan suara terbanyak yakni 186 suara dari 192 suara negara anggota PBB untuk menjadi anggota Dewan HAM periode 2024-2026 mewakili Asia-Pasifik bersama negara lain seperti Kuwait, Jepang, dan Tiongkok.
Angka perolehan suara ini merupakan yang tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonannya di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Indonesia pernah menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada periode 2006–2007, 2007–2010, 2011–2014, 2015–2017, dan 2020–2022.
“Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan Hak Asasi Manusia yang keenam kalinya dan memperoleh suara terbanyak merupakan wujud kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia untuk terus mampu berkontribusi dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai acara. pengumuman hasil pemilu.
Selain Indonesia, negara yang juga terpilih menjadi anggota Dewan HAM 2024-2026 antara lain Albania, Bulgaria, Kuba, Brazil, Republik Dominika, Peru, Belanda, dan Prancis.
Perlindungan hak asasi manusia
Indonesia mengusung tema Kemitraan Inklusif untuk Kemanusiaan. Indonesia memandang kemitraan inklusif sebagai kunci kemanusiaan dan memajukan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia secara konsisten tidak ingin isu HAM dipolitisasi.
Ada tiga prioritas Indonesia dalam menjalankan keanggotaannya di Dewan Hak Asasi Manusia.
Pertama, Indonesia ingin meningkatkan kapasitas negara-negara, khususnya negara berkembang, dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama melalui peningkatan kerja sama teknis dan pengembangan kapasitas.
Di dalam negeri, Indonesia akan mendorong penguatan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), termasuk promosi isu-isu penting, seperti kesetaraan gender, perlindungan hak anak dan perempuan, serta hak atas kesehatan dan pembangunan.
RANHAM yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 202 merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok sasaran perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. kelompok.
Kedua, Indonesia ingin mendorong dialog intensif antar negara dan kelompok di kawasan, termasuk Komisi Antarpemerintah tentang Hak Asasi Manusia ASEAN (AICHR) dan Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC).
Indonesia juga ingin memperkuat kerja sama dengan badan-badan PBB dan kantor regional Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) untuk meningkatkan kerja sama teknis dan meningkatkan kapasitas di bidang hak asasi manusia di kawasan, khususnya hak anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. kecacatan.
Prioritas ketiga adalah mendorong implementasi nilai-nilai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), dan memperkuat multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas, dan kesetaraan.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah dokumen yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada bulan Desember 1948. UDHR adalah pernyataan umum tentang hak-hak dasar dan kebebasan bagi semua orang, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul. kewarganegaraan atau status lainnya.
Deklarasi ini membahas hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak disiksa, hak untuk beragama, dan hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk menikmati standar hidup yang layak.
Indonesia mengemban misi untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan serta organisasi internasional dan regional untuk mengatasi permasalahan di kawasan terkait perdagangan manusia dan penyelundupan, eksploitasi anak secara online, dan eksploitasi tenaga kerja secara online.
Wakil Tetap RI di Jenewa Achsanul Habib mengatakan, Indonesia juga ingin memastikan Dewan HAM PBB tidak menjadi ajang kompetisi geopolitik yang hanya membahas isu-isu untuk kepentingan politik, namun melupakan isu-isu penting lainnya seperti pembangunan. hak asasi manusia, hak sipil dan hak anak. -anak-anak dan wanita.
Hak atas pembangunan menjadi isu yang konsisten diangkat Indonesia di beberapa forum internasional, termasuk pada Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York, Amerika Serikat, September lalu.
