Jakarta (ANTARA) – Indonesia akan memulai tugasnya sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1 Januari 2024 dengan mengusung sejumlah agenda pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, baik di tingkat regional, internasional, dan multilateral.Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk keenam kalinya dalam pemilihan rahasia yang dilakukan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada 10 Oktober 2023.
Indonesia memperoleh perolehan suara terbanyak yakni 186 suara dari 192 suara negara anggota PBB untuk menjadi anggota Dewan HAM periode 2024-2026 mewakili Asia-Pasifik bersama negara lain seperti Kuwait, Jepang, dan Tiongkok.
Angka perolehan suara ini merupakan yang tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonannya di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Indonesia pernah menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada periode 2006–2007, 2007–2010, 2011–2014, 2015–2017, dan 2020–2022.
“Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan Hak Asasi Manusia yang keenam kalinya dan memperoleh suara terbanyak merupakan wujud kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia untuk terus mampu berkontribusi dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi seusai acara. pengumuman hasil pemilu.
Selain Indonesia, negara yang juga terpilih menjadi anggota Dewan HAM 2024-2026 antara lain Albania, Bulgaria, Kuba, Brazil, Republik Dominika, Peru, Belanda, dan Prancis.
Perlindungan hak asasi manusia
Indonesia mengusung tema Kemitraan Inklusif untuk Kemanusiaan. Indonesia memandang kemitraan inklusif sebagai kunci kemanusiaan dan memajukan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia secara konsisten tidak ingin isu HAM dipolitisasi.
Ada tiga prioritas Indonesia dalam menjalankan keanggotaannya di Dewan Hak Asasi Manusia.
Pertama, Indonesia ingin meningkatkan kapasitas negara-negara, khususnya negara berkembang, dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama melalui peningkatan kerja sama teknis dan pengembangan kapasitas.
Di dalam negeri, Indonesia akan mendorong penguatan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), termasuk promosi isu-isu penting, seperti kesetaraan gender, perlindungan hak anak dan perempuan, serta hak atas kesehatan dan pembangunan.
RANHAM yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 202 merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok sasaran perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. kelompok.
Kedua, Indonesia ingin mendorong dialog intensif antar negara dan kelompok di kawasan, termasuk Komisi Antarpemerintah tentang Hak Asasi Manusia ASEAN (AICHR) dan Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC).
Indonesia juga ingin memperkuat kerja sama dengan badan-badan PBB dan kantor regional Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) untuk meningkatkan kerja sama teknis dan meningkatkan kapasitas di bidang hak asasi manusia di kawasan, khususnya hak anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. kecacatan.
Prioritas ketiga adalah mendorong implementasi nilai-nilai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), dan memperkuat multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas, dan kesetaraan.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah dokumen yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada bulan Desember 1948. UDHR adalah pernyataan umum tentang hak-hak dasar dan kebebasan bagi semua orang, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul. kewarganegaraan atau status lainnya.
Deklarasi ini membahas hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak disiksa, hak untuk beragama, dan hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk menikmati standar hidup yang layak.
Indonesia mengemban misi untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan serta organisasi internasional dan regional untuk mengatasi permasalahan di kawasan terkait perdagangan manusia dan penyelundupan, eksploitasi anak secara online, dan eksploitasi tenaga kerja secara online.
Wakil Tetap RI di Jenewa Achsanul Habib mengatakan, Indonesia juga ingin memastikan Dewan HAM PBB tidak menjadi ajang kompetisi geopolitik yang hanya membahas isu-isu untuk kepentingan politik, namun melupakan isu-isu penting lainnya seperti pembangunan. hak asasi manusia, hak sipil dan hak anak. -anak-anak dan wanita.
Hak atas pembangunan menjadi isu yang konsisten diangkat Indonesia di beberapa forum internasional, termasuk pada Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York, Amerika Serikat, September lalu.
Menlu Retno menyatakan semua negara mempunyai hak yang sama untuk maju dan berkembang. Namun, tata kelola global saat ini hanya menguntungkan segelintir negara.
Tak hanya itu, Retno menyebut diskriminasi perdagangan terhadap negara berkembang masih terus terjadi. Rantai pasokan global dimonopoli oleh negara-negara tertentu. Sementara itu, negara-negara berkembang harus berjuang dengan utang luar negeri dan pembiayaan pembangunan.
Palestina
Selain isu HAM di atas, Indonesia juga akan kembali mengangkat isu Palestina.
Permasalahan Palestina telah menjadi salah satu agenda tahunan Dewan Hak Asasi Manusia PBB melalui “Agenda Item 7: Situasi Hak Asasi Manusia di Palestina dan Wilayah Pendudukan Lainnya”.
Agenda ini membahas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Palestina dan wilayah pendudukan lainnya, termasuk Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza, termasuk pengusiran dan pemindahan paksa penduduk Palestina serta pembunuhan dan kekerasan terhadap warga sipil Palestina.
Agenda Butir 7 pertama kali dibahas pada tahun 2006, dan telah menjadi agenda kontroversial sejak saat itu. Israel dan Amerika Serikat telah berulang kali menentang agenda ini, dengan alasan bahwa agenda tersebut tidak adil dan tidak obyektif.
Indonesia berulang kali mendukung Agenda Butir 7, dan meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB segera mengambil tindakan nyata untuk mengakhiri impunitas yang terus dinikmati Israel, yang telah melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina dan wilayah pendudukan lainnya.
Namun, Habib mengatakan pembahasan Agenda Butir 7 seringkali dipengaruhi oleh kepentingan lain, misalnya serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini membuat negara-negara melupakan masalah Palestina yang sudah lebih dari 70 tahun tidak terselesaikan.
“Kita konsentrasi, refocus, bahwa masalah ini harus kita selesaikan. Sudah 73 tahun. Jangan sampai karena ada persoalan yang baru muncul satu atau dua tahun terakhir yang menjadi landasannya, persoalan yang sudah lama kita lupakan, kata Habib, dikutip BBC.
Dialog
Penasihat kebijakan senior bidang diplomasi, ekonomi politik, dan jaminan sosial yang juga pendiri lembaga think-tank independen Synergy Policies, Dinna Prapto Raharjo mengatakan, keanggotaan Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan menghadapi tantangan karena dunia saat ini sedang menghadapi tantangan. semakin realistis dan unilateral.
Dengan kata lain, negara-negara menjadi lebih fokus pada kepentingan nasionalnya dan cenderung mengabaikan komitmennya terhadap hak asasi manusia.
Pendekatan Indonesia yang menggunakan dialog untuk membahas isu-isu hak asasi manusia di Dewan Hak Asasi Manusia kemungkinan besar akan sulit dicapai karena dialog biasanya bergantung pada kesediaan negara lain untuk bekerja sama.
Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada Dewan Hak Asasi Manusia saja. Hal ini karena Dewan seringkali tidak efektif karena perpecahan politik di antara negara-negara anggota. Indonesia perlu bekerja sama secara langsung dengan negara lain melalui pendekatan bilateral untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia.
Terlepas dari tantangan yang dihadapi, keanggotaan Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan peluang penting bagi Indonesia untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, baik di dalam negeri maupun internasional.
Dengan berkolaborasi dengan negara-negara lain di dewan tersebut, Indonesia dapat membantu meningkatkan kesadaran akan isu-isu hak asasi manusia dan mengembangkan norma-norma dan standar global.
Besarnya dukungan terhadap Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB mencerminkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia untuk memainkan perannya dalam mengatasi permasalahan hak asasi manusia dunia.
Redaktur: Achmad Zaenal M
HAK CIPTA © ANTARA 2023