Istana: tak ada kebijakan batasi interaksi masyarakat dengan Presiden
Jakarta (ANTARA) – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan Istana tidak memiliki kebijakan yang mengatur aktivitas dan interaksi antara masyarakat dan Presiden Joko Widodo.Pernyataan Ari itu menanggapi dugaan intimidasi atau kekerasan yang dilakukan Pasukan Keamanan Presiden (Paspampres) terhadap warga sipil yang membentangkan spanduk saat Presiden Joko Widodo hendak menghampiri masyarakat di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (30/1). .
“Ketika kita bertemu dengan masyarakat, kita saling sapa dengan sangat erat, bahkan kita bisa melihat apa pun bisa terjadi dalam interaksi itu. Masyarakat bahkan bisa menitipkan sesuatu kepada Presiden untuk dilihat apa yang terjadi, mengadukan keadaan kepada Presiden, apakah ada. ada persoalan di daerahnya, dan sampaikan langsung ke Presiden.”Begitulah situasi bagaimana Presiden menyikapi masyarakat,” kata Ari saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengunjungi Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, Selasa (30/1), dan rombongan Presiden melintas di depan Pasar Argosari. Iring-iringan mobil Presiden terekam warga dan videonya dibagikan di beberapa media sosial.
Dalam video tersebut, mobil yang diduga ditumpangi Jokowi terlihat berhenti di dekat kerumunan warga di depan Pasar Argosari.
Kemudian, seorang warga menghampiri massa yang diduga didekati Jokowi. Ia membentangkan spanduk bertuliskan “Selamat Datang Pak Jokowi. Kami Cerdas, Kami Pilih Ganjar!”.
Tak lama kemudian, dua orang yang diyakini aparat menghampiri warga laki-laki yang sedang membentangkan spanduk tersebut dan membawanya menjauh dari kerumunan.
