Indonesia menyerukan strategi mitigasi bencana maritim di forum PBB
Dalam kesempatan tersebut, Dwi mengklasifikasikan sebanyak enam gap yang dimaksud, yaitu mulai dari gap kerangka hukum dan mekanisme kelembagaan karena banyak negara yang gagal dalam melaksanakan pertukaran data antar lembaga atau antar negara, serta belum adanya kerangka hukum untuk melakukan pertukaran data. Sistem Peringatan Dini Multi-Bahaya (MHEWS).
Kedua, adanya kesenjangan terkait infrastruktur observasi dan sistem pemantauan dimana jaringan observasi yang ada masih manual, serta terbatasnya anggaran untuk otomasi pemantauan dan transmisi data.
Kesenjangan ketiga terkait dengan prakiraan numerik dan prediksi yang belum dapat terlaksana karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur.
Kesenjangan keempat, menurutnya, adalah dalam hal peramalan berbasis dampak dimana banyak negara dalam prakiraan dan peringatan yang dikeluarkan tidak memiliki informasi mengenai potensi bahaya dan kerentanan di wilayahnya.
Lalu, kelima dari segi data observasi, yaitu minimnya data observasi khususnya di lautan. Dan yang terakhir, beliau menyebutkan, kesenjangan dalam layanan peringatan dan sistem peringatan dini multi-bahaya disebabkan karena banyak negara masih belum memiliki kapasitas untuk memperkirakan bahaya kumulatif dan dampak yang ditimbulkannya.
Maka untuk itu, Kepala BMKG menilai peran strategi pertukaran data mengenai oseanografi sangat penting dan harus diterapkan oleh setiap negara, terutama yang terlibat dalam forum PBB.
Baca juga: BNPB Butuh Drone dengan Teknologi Terkini untuk Memaksimalkan Mitigasi Bencana
Baca juga: BRIN Ingatkan Pentingnya Mitigasi Bencana Tsunami
Wartawan : M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Redaktur: Agus Salim
Hak Cipta © ANTARA 2024
