BKF: RAPBN 2024 untuk akselerasi transformasi ekonomi
Harapannya APBN sehat, stimulus kuat, risiko terkendali, dan bisa menjadi instrumen percepatan transformasi ekonomi.
Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dirancang sedemikian rupa untuk mempercepat percepatan pembangunan. transformasi ekonomi.“Apa tujuan dari postur RAPBN 2024? Dengan postur ini harapannya APBN sehat, stimulus kuat, risiko terkendali, dan bisa menjadi instrumen percepatan transformasi ekonomi. postur dirancang sebagai trafo transformasi ekonomi,” kata Wahyu dalam talkshow virtual Bedah. RAPBN 2024 di Jakarta, Rabu.
Wahyu mengatakan, postur RAPBN 2024 bukan sekedar angka tetapi dirancang untuk mendorong angka kemiskinan menjadi 6,5-7,5 persen, rasio Gini menjadi 0,374-0,377, angka pengangguran menjadi 5-5,7 persen, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73, 99-74,02, nilai tukar petani 105-108 dan nilai tukar nelayan 107-110.
Postur tersebut juga dikembangkan berdasarkan berbagai asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, suku bunga, dan harga minyak.
Wahyu mengatakan, dari anatomi RAPBN 2024, anggaran prioritas tahun 2024 untuk mendukung transformasi ekonomi meliputi pendidikan sebesar Rp660,8 triliun, kesehatan Rp186,4 triliun, perlindungan sosial Rp493,5 triliun, ketahanan pangan Rp108,8 triliun, infrastruktur Rp422,7 triliun serta sebagai hukum dan pertahanan keamanan Rp. 324,1 triliun.
Anggaran pendidikan difokuskan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, seperti melalui Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Biaya Operasional Sekolah dan beasiswa oleh LPDP, peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan khususnya di daerah 3T, dan penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.
Sementara anggaran kesehatan antara lain digunakan untuk mempercepat penurunan stunting, memperkuat kemandirian teknologi dan farmasi, meningkatkan efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional, dan menciptakan sistem kesehatan yang andal.
Anggaran perlindungan sosial digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan perlindungan sosial seumur hidup, dan perlindungan sosial adaptif.
“Ke depan kita harus punya sistem perlindungan yang adaptif agar kompatibel jika terjadi pandemi, kita siap,” ujarnya.
