Bappenas latih lembaga soal etika AI untuk masuk dalam kebijakan
Sebenarnya siapa saja bisa melakukan pelatihan, bisa menghubungi Bappenas, namun saat ini baru di tingkat Pemerintah Pusat. Denpasar (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memberikan pelatihan kepada sejumlah kementerian/lembaga terkait Etika Buatan selama tiga bulan. Intelligence (AI) dengan tujuan untuk lebih memasukkan aturan mengenai teknologi kecerdasan buatan ke dalam peraturan.Pakar Perencanaan Pertama Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika Kementerian PPN/Bappenas, Andreas Bondan Satriadi mengatakan, peserta yang merupakan pengambil kebijakan diberikan arahan mengenai batasan penggunaan AI dalam digitalisasi, karena selama ini palsu. sudah sering ditemukan berita yang dibuat menggunakan teknologi ini.
Baca juga: Huawei Luncurkan Tiga Solusi Penyimpanan Data Inovatif di Era AI
“Pesertanya sekitar 30 orang yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bappenas, akademisi, dan kementerian/lembaga lainnya. Targetnya setelah pelatihan ini, pengambil kebijakan dapat memasukkan unsur etika AI dalam rumusan kebijakannya karena selama ini belum ada sudah banyak,” ujarnya di Denpasar, Senin.
Kementerian PPN/Bappenas menilai transformasi digital sudah bagus namun unsur etika dalam penggunaan kecerdasan buatan masih kurang, sehingga peningkatan kapasitas ini bisa segera diimplementasikan dalam regulasi.
Andreas mengatakan, kedepannya pelatihan ini akan diperluas ke pemerintah daerah, karena tantangan digitalisasi paling dekat dengan daerah, apalagi setiap daerah seringkali dihadapkan pada ciri khasnya masing-masing seperti ciri bahasa daerah yang berpotensi untuk digunakan. untuk hal yang salah.
“Sebenarnya siapa saja bisa melakukan pelatihan, bisa menghubungi Bappenas, tapi saat ini baru di tingkat Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Dalam program ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) untuk membekali pengambil kebijakan dengan pengetahuan AI yang diperlukan untuk mendorong penggunaan dan pengembangan AI secara bertanggung jawab.
Baca juga: Malaysia Uji Coba Kamera Jebakan Dilengkapi AI untuk Pantau Satwa Liar
