Sebenarnya siapa saja bisa melakukan pelatihan, bisa menghubungi Bappenas, namun saat ini baru di tingkat Pemerintah Pusat. Denpasar (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memberikan pelatihan kepada sejumlah kementerian/lembaga terkait Etika Buatan selama tiga bulan. Intelligence (AI) dengan tujuan untuk lebih memasukkan aturan mengenai teknologi kecerdasan buatan ke dalam peraturan.Pakar Perencanaan Pertama Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika Kementerian PPN/Bappenas, Andreas Bondan Satriadi mengatakan, peserta yang merupakan pengambil kebijakan diberikan arahan mengenai batasan penggunaan AI dalam digitalisasi, karena selama ini palsu. sudah sering ditemukan berita yang dibuat menggunakan teknologi ini.
Baca juga: Huawei Luncurkan Tiga Solusi Penyimpanan Data Inovatif di Era AI
“Pesertanya sekitar 30 orang yang berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bappenas, akademisi, dan kementerian/lembaga lainnya. Targetnya setelah pelatihan ini, pengambil kebijakan dapat memasukkan unsur etika AI dalam rumusan kebijakannya karena selama ini belum ada sudah banyak,” ujarnya di Denpasar, Senin.
Kementerian PPN/Bappenas menilai transformasi digital sudah bagus namun unsur etika dalam penggunaan kecerdasan buatan masih kurang, sehingga peningkatan kapasitas ini bisa segera diimplementasikan dalam regulasi.
Andreas mengatakan, kedepannya pelatihan ini akan diperluas ke pemerintah daerah, karena tantangan digitalisasi paling dekat dengan daerah, apalagi setiap daerah seringkali dihadapkan pada ciri khasnya masing-masing seperti ciri bahasa daerah yang berpotensi untuk digunakan. untuk hal yang salah.
“Sebenarnya siapa saja bisa melakukan pelatihan, bisa menghubungi Bappenas, tapi saat ini baru di tingkat Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Dalam program ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) untuk membekali pengambil kebijakan dengan pengetahuan AI yang diperlukan untuk mendorong penggunaan dan pengembangan AI secara bertanggung jawab.
Baca juga: Malaysia Uji Coba Kamera Jebakan Dilengkapi AI untuk Pantau Satwa Liar
Hal ini dilakukan melalui tindakan kebijakan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi lokal di Indonesia, serta mendorong pertukaran dan pembelajaran di antara pengambil kebijakan AI di Indonesia.
“Sebenarnya program kerjasama GIZ dan Bappenas ini berakhir pada tahun ini, namun akan menghasilkan beberapa kebijakan, sehingga kebijakan tersebut akan kami lanjutkan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan akademisi yang berkepentingan,” kata Andreas.
Head of Digital Transformation Center (DTC) Indonesia GIZ Daniel Schroeder menambahkan, pihaknya ingin membantu menciptakan pendekatan AI yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan, serta berharap para pengambil kebijakan dapat memperoleh pengetahuan yang memadai.
“Sehingga pengambil kebijakan mampu mendorong penggunaan dan pengembangan AI secara bertanggung jawab melalui tindakan kebijakan yang berkelanjutan dan sesuai dengan konteks lokal di Indonesia,” ujarnya.
Hasil dari pelatihan ini adalah ringkasan kebijakan praktis untuk memandu pembuat kebijakan, dengan fokus pada inklusivitas dan tanggung jawab, serta berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan.
Baca juga: Adobe memperkenalkan alat “Text-to-Music” yang didukung AI
Wartawan: Ni Putu Putri Muliantari
Redaktur: Sambas
Hak Cipta © ANTARA 2024