Bahlil: RI bisa kuasai 61 persen saham Freeport lewat PP 96/2021
Maka di PP 96 kami melakukan penyesuaian, percepatan guna memberikan kepastian investasi berkelanjutanJakarta (ANTARA) – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah Indonesia bisa menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan pertambangan tersebut. PT Freeport Indonesia yaitu 61 persen.Menurut Bahlil dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, peningkatan pengambilalihan saham itu bisa terealisasi jika Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sudah rampung.
Menurut dia, dalam revisi tersebut pemerintah melakukan penyesuaian untuk menciptakan kepastian investasi berkelanjutan.
“Kita sudah rapat terbatas, dan kita akan mempercepat proses pengambilan keputusan. Maka di PP 96 kita melakukan penyesuaian dan percepatan guna memberikan kepastian investasi berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, penyesuaian yang dilakukan pemerintah dalam PP 96 untuk mengakuisisi Freeport adalah mengubah syarat perpanjangan kontrak perusahaan guna memaksimalkan keuntungan bagi Indonesia.
“Soal syarat perpanjangannya paling cepat kita ubah dalam waktu 5 tahun. Karena ini terintegrasi dengan smelter. Kedua, karena 5 tahun, kita ada produksi Freeport di tahun 2035 yang sudah mulai menurun, sedangkan kita akan melakukannya. jelajahi bawah tanah minimal 10 tahun,” kata Bahlil ditemui usai acara.
Ia mengatakan, nantinya aturan tersebut tidak hanya berlaku khusus bagi suatu perusahaan saja, namun pihaknya akan menerapkan prinsip kesetaraan perlakuan demi terciptanya ekosistem investasi berkelanjutan di Tanah Air.
