Menteri PANRB akan mulai memimpin persiapan GovTech dan rekrutmen ASN pada tahun 2024
Harapan saya kegiatan yang kita laksanakan di tahun 2023 dan program yang kita laksanakan di tahun 2024 dapat berdampak luasJakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memasuki hari pertamanya bekerja di tahun 2023. 2024 dengan segera menggelar rapat koordinasi internal untuk memastikan program 2023 tetap berjalan di tahun ini, seperti pematangan GovTech dan persiapan seleksi calon aparatur sipil negara (ASN).Harapan saya, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di tahun 2023 dan program-program yang akan kita laksanakan di tahun 2024 dapat memberikan dampak yang luas, tidak hanya bagi pemerintah dan instansi daerah, tetapi juga bagi masyarakat, kata Anas dalam keterangannya di Jakarta. , Selasa.
Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang fokus menerapkan digitalisasi pemerintahan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Upaya implementasi transformasi untuk mencapai integrasi layanan digital nasional dilakukan melalui penerapan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dengan mengedepankan integrasi dan interoperabilitas.
Untuk mendukung upaya tersebut, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Integrasi Layanan Digital Nasional. Belum lama ini, pihaknya juga bertemu dengan Presiden untuk melaporkan perkembangan penerapan digital di berbagai sektor pemerintahan.
Menteri Anas mengatakan perlu adanya terobosan-terobosan lebih lanjut agar potensi Pemerintahan Digital bisa lebih optimal.
Perpres tentang Percepatan Transformasi Digital dikembangkan untuk mewujudkan dua kunci percepatan dan keberlanjutan, yaitu fokus pada sistem prioritas termasuk DPI (Infrastruktur Publik Digital) dan juga pembentukan Tim Digital Indonesia atau “GovTech” untuk keberlanjutan di masa depan.
Mantan Bupati Banyuwangi Jawa Timur ini menegaskan, aplikasi SPBE Prioritas diterapkan untuk mendukung layanan pendidikan terpadu, layanan kesehatan terpadu, layanan bantuan sosial terpadu, layanan administrasi kependudukan terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital, layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan. di bidang aparatur negara. , layanan portal layanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian.
Dalam pertemuan tersebut, mantan Ketua LKPP ini juga meminta agar pada tahun 2024 setiap pegawai dapat berkolaborasi dan bersinergi lebih optimal antar satuan kerja di Kementerian PANRB.
