Undang-undang kemarin, terkait aduan Sirekap, PPLN KL divonis penjara
Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa hukum diberitakan wartawan Kantor Berita ANTARA pada Kamis (21/3). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik untuk dibaca pagi ini.
1. Kompolnas menindaklanjuti pengaduan TPDI terkait pengadaan Sirekap
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menindaklanjuti aduan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) terkait penolakan pengaduan pidana terkait pengadaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) oleh Bareskrim Polri.
Kebetulan saya yang menerima kedatangan TPDI yang mengadukan penolakan laporannya oleh Bareskrim Polri, kata anggota Kompolnas Poengky Indarti saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (21/3).
2. KPK mendukung presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemberantasan korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memenuhi komitmen pemberantasan korupsi demi kemajuan bangsa.
“Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) siap bersinergi dengan seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat luas untuk mendukung pemenuhan komitmen pasangan terpilih dalam memperkuat penegakan hukum, termasuk dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Kapolri. Komite Pemberantasan Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/3).
Baca lebih lanjut di sini.3. Hasbi Hasan meminta dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan meminta majelis hakim dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA.
Dengan memohon ridho dan rahmat Ilahi serta memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dakwaan dan tuntutan JPU serta membebaskan saya dari segala dakwaan dan tuntutan berdasarkan kebenaran yang terungkap dalam persidangan sebelumnya, kata Hasbi membacakan pembelaan pribadi. catatan (pledoi) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis.
