Pemerintah pindahkan 3.246 ASN ke IKN mulai Juli 2024
Menurutnya, proses alih fungsi tersebut melibatkan berbagai upaya antara lain transformasi cara kerja atau penyederhanaan proses bisnis, penerapan pemerintahan digital, penataan manajemen ASN, dan penguatan koordinasi antar lembaga, terutama keterlibatan ASN pemda pendukung IKN.
“Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, aparatur negara dan berbagai pihak terkait, diharapkan transfer ini dapat berjalan lancar dan berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Anas.
Tahapan pengalihan IKN berdasarkan UU IKN terbagi dalam lima tahap. Tahap pertama (2020-2024) pengembangan miniatur penyelenggara pemerintahan, tahap kedua (2025-2029) pengembangan shared office di IKN, tahap ketiga (2030-2039) pengembangan agile Government, tahap keempat (2035-2039) pengembangan industri smart city 4.0, dan fase kelima (2040-2045) Pengembangan Smart City dengan Artificial Intelligence (AL).
Baca juga: Menpan Bantah Perpindahan ASN ke IKN Diprioritaskan untuk “Lajang”
“Fokus kebijakan mutasi IKN saat ini adalah jangka pendek pada tahap pertama tahun 2022-2024 yang fokus pada mutasi institusi dan ASN serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital,” jelasnya.
Baca juga: Pindah ke IKN Jadi Kesempatan ASN Raih Kehidupan Lebih Baik
Anas menambahkan, saat ini pemerintah juga tengah membahas pemberian tunjangan khusus kepada ASN yang dialihkan ke IKN. Sesuai dengan PP no. 7/1977, jika ada alasan yang kuat, ASN tertentu dapat diberikan tunjangan lain yang diatur dalam peraturan presiden.
Mengenai besaran tunjangan yang diusulkan, lanjut Anas, tahapan dan jangka waktu pelaksanaannya akan dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.
Reporter: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Hak Cipta © ANTARA 2023
