PDIP: Reshuffle tidak cocok dilakukan sebelum pendaftaran Pilpres 2024

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai reshuffle atau perombakan kabinet tidak kondusif bagi terlaksananya masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.Ini reshuffle dalam situasi saat ini, tentu tidak kondusif, kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa.

Sebab, setiap partai pemilu sedang mempersiapkan diri menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. Untuk itu, dia meminta Presiden Joko Widodo lebih mengoptimalkan pelaksanaan program kerja yang telah dicanangkan.

Namun, menurut Hasto, reshuffle bisa saja dilakukan jika ada menteri yang tersangkut kasus hukum. Dalam hal itu, presiden sebenarnya bisa menunjuk menteri sementara untuk mengisi kekosongan posisi menteri yang ditinggalkan.

Kecuali ada menteri yang karena alasan hukum atau berhalangan tetap, dapat dilakukan reshuffle, atau Presiden juga mempunyai opsi menugaskan menteri lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim, ujarnya.

Pria kelahiran Yogyakarta itu pun menyerahkan sepenuhnya urusan pergantian kabinet kepada Jokowi. Sebab, hal tersebut merupakan hak prerogratif seorang presiden.

Tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan reshuffle akan kami serahkan kepada Presiden Jokowi karena itu hak prerogratifnya, jelas Hasto.