Negara Eropa kecam Pilpres Rusia di daerah Ukraina yang diduduki

Ankara (ANTARA) – Sejumlah negara Eropa pada Senin (18/3) mengecam penyelenggaraan pemilihan presiden Rusia di wilayah Ukraina yang diduduki negara tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan.“Prancis mengutuk Rusia karena mengadakan apa yang disebutnya ‘pemilihan umum’ di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia: Republik Otonomi Krimea, kota Sevastopol, serta sebagian Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson,” kata Kementerian Luar Negeri Prancis. dalam sebuah pernyataan.

Krimea dan Sevastopol telah diduduki oleh Rusia sejak tahun 2014, dan empat wilayah Ukraina lainnya dianeksasi secara ilegal oleh Rusia pada bulan September 2022 setelah negara tersebut melancarkan serangannya terhadap Ukraina pada bulan Februari tahun yang sama.

Sebagian besar anggota komunitas internasional tidak mengakui aneksasi ilegal ini.

“Penyelenggaraan ‘pemilu’ ilegal di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan Piagam PBB,” kata Kementerian Luar Negeri Prancis.

Prancis menekankan bahwa mereka tidak akan mengakui pemilu tersebut maupun hasilnya.

Selain itu, Prancis juga mengkritik kurangnya demokrasi dan keberagaman calon presiden, serta keengganan Rusia mengundang pengamat asing dalam pemilihan presidennya.

“Kandidat yang menentang berlanjutnya perang di Ukraina tidak akan diperbolehkan mengikuti pemilu, sehingga menurunkan tingkat pluralisme (kandidat),” kata Kementerian Luar Negeri Prancis.

Baca juga: Rusia Minta Macron Berhenti “Mendukung Terorisme” Terkait Gencatan Senjata

Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengkritik penyelenggaraan pemilihan presiden Rusia di wilayah pendudukan Ukraina sebagai pelanggaran kedaulatan Ukraina dan bertentangan dengan Piagam PBB.

Cameron juga mengkritik tindakan keras yang dilakukan Presiden Vladimir Putin yang berupaya untuk “membungkam oposisi terhadap perang ilegal di Ukraina”.

Ia juga mengkritisi minimnya keberagaman kandidat dalam pemilu presiden karena hanya ada tiga kandidat lain selain Putin.

Baca juga: Wali Kota London Ingin Sita Harta Milik WN Rusia Senilai Rp 21,7 Triliun

Jerman juga mengkritik pemilu presiden di Rusia dan menyebutnya “tidak bebas dan tidak adil”.