Menteri Bahlil sebut kericuhan Rempang karena sosialisasi kurang baik
Nilai investasi dalam proyek ini diperkirakan mencapai Rp 175 triliun dan dapat terus meningkat hingga Rp 361 triliun.
Bahlil mengaku akan segera turun ke lapangan sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan permasalahan di Pulau Rempang.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan, tanah pemukiman pemicu kerusuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
Hadi menjelaskan, lahan seluas 17 ribu hektare yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City merupakan kawasan hutan dan dari jumlah tersebut, 600 hektare merupakan Hak Pengelolaan Tanah (HPL) dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Hadi mengatakan, sebelum konflik terjadi di Pulau Rempang, pemerintah sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat.
Menurutnya, hampir 50 persen warga menerima usulan yang telah diajukan.
Pemerintah menawarkan untuk mencari tempat tinggal atau relokasi baru yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat yaitu sebagai nelayan.
Lebih lanjut, Hadi mengatakan, pemerintah juga sedang menyiapkan Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan seluas 500 hektare yang terletak dekat laut untuk memudahkan mencari nafkah.
Baca juga: Menko PMK: Investasi harus jalan tapi aspirasi juga harus ditampung
Baca juga: BP Batam siapkan biaya sewa rumah Rp 1,2 juta untuk warga Rempang
Reporter: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Redaktur: Ahmad Wijaya
HAK CIPTA © ANTARA 2023
