Menkominfo bantah dugaan kebocoran DPT Pemilu 2024 bermotif politik
Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi membantah dugaan kebocoran data sekitar 204 juta orang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 bukan karena motif politik, melainkan motif ekonomi.”Kami ingin pastikan tidak ada motif politik. Ini motif bisnis sehingga masyarakat tidak perlu khawatir (motif) politik apa itu,” kata Budi usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di DPR. Kompleks, Senayan, Jakarta, Rabu.
Budi mengatakan, motif ekonomi yang melatarbelakangi pelaku peretasan membobol data DPT merupakan kesimpulan sementara yang diyakini lembaganya.
“Kalau motif yang berani kami jamin adalah kepentingan komersial, kami mau jual beli datanya. Kesimpulan sementara,” ujarnya.
Baca juga: Langkah Kemenkominfo Tangani Dugaan Kebocoran Data KPU
Menurut Budi, data yang diretas oleh peretas disalahgunakan untuk diperjualbelikan di dark web.
“Karena datanya dijual, sama hack itu jual datanya, apa maksudnya jual? Komoditas kan. Komoditas maksudnya apa? Ekonomi kan. Jualan di dark web,” tuturnya.
Untuk itu, Budi mengimbau masyarakat tidak mengaitkan dugaan kebocoran data di situs KPU dengan konten politik.
Makanya saya bilang motifnya bukan politik, motifnya ekonomi. Orang-orang ini hanya ingin mencuri data, ingin menjualnya sebagai komoditas, itu saja. Jadi, tidak perlu dipolitisasi, katanya.
Baca juga: Kementerian Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan BSSN dan KPU untuk memeriksa dugaan kebocoran data
Budi juga mengimbau masyarakat tidak mendiskreditkan KPU sebagai penyelenggara pemilu atas dugaan kebocoran data yang terjadi.
