Indonesia melihat rasa saling percaya mulai muncul antara satu pemangku kepentingan dengan pemangku kepentingan lainnya, kecuali dengan junta militer.
Jakarta (ANTARA) – Awalnya Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir yang melontarkan pernyataan tegas kepada junta Myanmar yang menurutnya menghambat inisiatif perdamaian di negara yang sudah dilanda perang saudara brutal itu.“Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut tanpa langkah tegas dan efektif melawan junta,” kata Zambry di Jakarta awal pekan ini.
Sehari kemudian, pada 5 September, Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan bahwa junta tidak bisa dipercaya dalam mencari solusi damai di Myanmar.
“Indonesia melihat mulai muncul rasa saling percaya antara satu pemangku kepentingan dengan pemangku kepentingan lainnya, kecuali junta militer,” kata Jokowi saat membuka sesi retret KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, seraya mengungkapkan bahwa Indonesia telah melakukan lebih dari 145 perjanjian dengan 70 pemangku kepentingan Myanmar. .
Kemudian, di hari yang sama, sambil menekankan konsistensinya terhadap Konsensus Lima Poin untuk solusi damai di Myanmar, ASEAN memutuskan Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 sehingga melewatkan Myanmar yang seharusnya menjadi ketua pada tahun itu.
Kepemimpinan ASEAN ditugaskan berdasarkan abjad secara bergilir (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam). Tahun depan, Laos akan menjadi ketua ASEAN.
Ini merupakan pesan terkuat ASEAN kepada junta yang dalam dua tahun terakhir tidak terlibat dalam kegiatan formal organisasi regional tersebut.
Namun, segelintir anggota ASEAN masih bertekad untuk memberi angin kepada junta, seperti Kamboja ketika menjadi Ketua ASEAN tahun lalu, dan Thailand yang berulang kali menyabotase konsensus ASEAN di Myanmar, bahkan ketika Indonesia diketuai.
Thailand, khususnya angkatan bersenjatanya, menjadi salah satu faktor yang membuat Myanmar tidak loyal terhadap konsensus yang telah disepakati dengan ASEAN.
Junta yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi tak tergoyahkan meski semakin berlumuran darah rakyatnya sendiri akibat konflik yang berubah menjadi perang saudara.
Min Aung Hlaing tetap memegang teguh Myanmar. Junta semakin tidak inklusif dan tampaknya hanya memahami kekerasan bersenjata.
Karena ambivalensi sejumlah negara
Yang sangat disayangkan, semua itu terjadi karena ambivalensi sejumlah negara yang berperan penting dalam penyelesaian krisis Myanmar.
Sikap negara-negara tersebut membuat junta memandang ASEAN seperti “anjing menggonggong kafilah, terus berjalan”. Mereka tahu ASEAN tidak bisa bertindak terlalu jauh, apalagi menjatuhkan sanksi.
Junta tahu pasti bahwa sejumlah negara membutuhkannya karena mereka menginginkan status quo daripada situasi baru yang belum tentu menguntungkan negara-negara tersebut.
Junta mengetahui bahwa sejumlah negara tampaknya setuju dengan sikap ASEAN, namun di lapangan mereka secara aktif mendukungnya, termasuk dengan memasok senjata.
Ringkasnya, pada 26 Januari 2023, kelompok hak asasi manusia Justice for Myanmar mengungkapkan bahwa 22 pemerintah asing, 26 organisasi antar pemerintah, 8 lembaga keuangan asing, dan 8 organisasi internasional lainnya, aktif memberikan bantuan politik dan keuangan kepada junta.
Di antara negara-negara yang paling terbuka adalah Rusia, Tiongkok, India, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Laos, dan Thailand, yang semuanya mengakui pemerintahan junta di Myanmar. Beberapa di antaranya memasok senjata kepada junta, termasuk India yang merupakan negara demokrasi terbesar di dunia.
Menurut laporan PBB pada 25 Mei 2023, sejak junta menguasai Myanmar pada Februari 2021, perusahaan India telah mengirimkan senjata senilai US$51 juta (Rp781 miliar) ke junta Myanmar.
Laporan PBB juga menyebutkan bantuan militer dari India digunakan untuk pengintaian dan meningkatkan kemampuan artileri dan rudal junta Myanmar.
Langkah tersebut melanggar hukum internasional dan hukum humaniter internasional karena senjata perang India dapat digunakan junta untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.
Sejumlah kalangan di Myanmar, termasuk Sui Khar dari Chin National Front (CNF) yang merupakan salah satu kelompok etnis bersenjata penentang junta Myanmar, menilai India melakukan hal tersebut karena khawatir Myanmar semakin terjerumus ke dalam kekuasaan China. lengan.
Dua negara besar yang berbatasan langsung dengan Myanmar di utara dan timur ini memang bersaing ketat dalam banyak hal, meski di kancah internasional kerap menunjukkan sikap yang sejajar.
Menjadi koheren dengan upaya-upaya ASEAN
China sendiri, sejak kudeta Myanmar pada tahun 2021, telah menginvestasikan ratusan juta dolar AS di Myanmar, untuk memastikan dinamika yang terjadi di Myanmar tidak merugikan kepentingannya di sana, termasuk rencana pembangunan jalur kereta api berkecepatan tinggi Yunnan-Rakhine. , dan proyek lain di wilayah tersebut. -daerah yang memberontak melawan junta, seperti negara bagian Kachin.
China saat ini tengah gencar memperkuat hubungan dengan junta pimpinan Min Aung Hlaing, meski bisa dipastikan sang jenderal adalah sosok yang anti China.
Tiongkok juga ingin menjamin keamanan jalur pipa minyak sepanjang 770 km dari Rakhine yang berbatasan dengan Samudera Hindia hingga Yunnan yang merupakan provinsi paling selatan Tiongkok yang berbatasan dengan India, Myanmar, Laos, dan Vietnam.
Pipa minyak, yang dimulai dari Kyaukphyu di Pulau Ramree di Teluk Benggala, merupakan bagian penting dari Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan Tiongkok.
Tiongkok juga merupakan salah satu negara yang diawasi PBB karena menjadi eksportir senjata utama ke junta Myanmar. Sejak kudeta Februari 2021, junta telah mengimpor senjata senilai $1 miliar.
Sebagian besar senjata tersebut berasal dari China, Rusia dan sejumlah perusahaan Singapura. Rinciannya, Rusia memasok senjata senilai US$400 juta (Rp 6,12 triliun) sehingga menjadi importir utama senjata bagi junta, disusul China sebesar US$ 260 juta (Rp 3,98 triliun), dan perusahaan Singapura senilai US$ 250 juta. (Rp 3,98 triliun). 83 triliun).
Penetrasi Rusia ke Myanmar lebih disebabkan oleh upaya negara tersebut dalam menyeimbangkan manuver Amerika Serikat di Myanmar, seperti yang dilakukan di Suriah dan Afrika.
Berdasarkan kenyataan tersebut, sebaiknya sikap negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus terhadap junta, khususnya India, China, dan Rusia, harus sejalan dengan sikap tegas ASEAN terhadap junta Myanmar.
Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan saluran yang tersedia saat ini di ASEAN, khususnya pada KTT ASEAN saat ini, untuk meminta negara-negara tersebut mendukung upaya ASEAN dalam dialog dan menjadikan Myanmar lebih inklusif dalam langkah-langkah praktis.
Rabu ini, 6 September, ASEAN akan mengadakan pertemuan puncak dengan Tiongkok dalam KTT ASEAN-Tiongkok ke-26. Sehari kemudian, ia mengadakan pertemuan dengan India pada KTT ASEAN-India ke-20, dan KTT Asia Timur yang dihadiri Rusia.
Mungkin tiga negara besar tersebut akan berlindung di balik tabir non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain dan akan menolak memasok senjata ke junta. Namun, mereka harus memahami bahwa keterlibatan aktif mereka di Myanmar harus sejalan dengan konsensus ASEAN yang telah disepakati junta, kecuali negara-negara tersebut memang tidak menginginkan situasi damai di kawasan.
Jika mereka bisa menyelaraskan hal ini dengan langkah ASEAN, maka hal itu akan menjadi tekanan maksimal bagi junta.
Namun harus diingat bahwa tekanan tersebut tidak ada hubungannya dengan upaya pergantian rezim di Myanmar, melainkan sebagai upaya ASEAN untuk menciptakan suasana inklusif yang merupakan awal dari kondisi kondusif yang memungkinkan Myanmar stabil, yang tidak hanya baik bagi Myanmar dan ASEAN, namun juga bagi dunia.
HAK CIPTA © ANTARA 2023