Latar Belakang Pemilu di Indonesia yang wajib Anda perhatikan, kenali dasar hukum dan sistemnya

Pada tanggal 3 November 1945 melalui Maklumat Belanda dan Jepang.

Proklamasi pada saat itu. Pemerintah dan masyarakat saat itu lebih fokus menjaga kemerdekaan.

Pemilu 1955

Sejarah pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955, setelah melalui masa pemerintahan Sukarno. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang dianut adalah Demokrasi Terpimpin. Pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan UUD 1945 sebagai Dasar Negara. Majelis Konstituante dan DPR hasil pemilu dibubarkan dan digantikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Pada masa pemerintahan Soekarno terjadi perubahan politik yang krusial, antara lain ketika MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) menolak pidato Presiden Soekarno yang bertajuk Nawaksara pada Sidang Umum IV tanggal 22 Juni 1966.

Pemilu 1971 – 1997

Setelah pemerintahan Sukarno, MPRS mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967, dan pada 27 Maret 1968, Soeharto diangkat menjadi Presiden berdasarkan hasil Sidang Umum MPRS. Selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto, Indonesia menyelenggarakan enam kali pemilu untuk memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat I, dan DPRD tingkat II. Pada era ini, Presiden dipilih oleh MPRS.

Pemilu 1971

Orde Baru mulai mengurangi persaingan politik dan mengurangi pluralisme politik. Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi partai dominan dengan perolehan suara 62,82%.

Pemilu 1977

Pemilu 1977 mengalami perubahan dengan bersatunya beberapa partai politik. Partai Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, Perti, dan PSII bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan Partai Nasional Indonesia (PNI), Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba bergabung menjadi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pembentukan partai ini terus dipertahankan hingga pemilu 1997, dengan Golkar sebagai partai mayoritas, disusul PPP dan PDI.

Pemilu 1999

Pada tahun 1998, Soeharto digantikan oleh BJ Habibie sebagai Presiden, dan pada tahun yang sama, pemilu yang semula dijadwalkan pada tahun 2002 dipercepat menjadi tahun 1999. Pemilu tahun 2009 berlangsung damai tanpa terjadi kekacauan yang berarti. Pembagian kursi mengikuti sistem proporsional dengan menggunakan varian Roget. Calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah tempat seseorang dicalonkan.