Kementerian Kesehatan memastikan pengobatan HIV/AIDS gratis di fasilitas kesehatan pemerintah
“Tidak hanya HIV, Kementerian Kesehatan tidak bisa bertindak sendiri, pasti akan melibatkan sektor lain, kita akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain,” ujarnya.
Kementerian Kesehatan mencatat cakupan tes HIV pada penduduk berisiko tertular HIV sebanyak 7.197.512 orang, dengan jumlah penduduk tersebut adalah ibu hamil, penderita TBC, warga binaan pemasyarakatan (WBP), penderita Infeksi Menular Seksual (IMS), laki-laki yang suka. laki-laki (LSL), perempuan pekerja seks (WPS), dan pengguna narkoba suntik (penasun).
Agar kasus HIV/AIDS dapat terus terpantau dengan baik oleh pemerintah daerah, Imran menyarankan agar penanganan penyakit ini dimasukkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) kepala daerah, karena dapat dilihat sebagai rapor kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. kepemimpinannya.
“Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana semua pihak bisa mengakses akuntabilitas dari pemerintah daerah, karena mereka harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada 12 indikator SPM Kemenkes, salah satunya untuk HIV. Masyarakat bahwa kepala daerah mempunyai tugas untuk menangani HIV/AIDS di daerahnya, sehingga harus akuntabel,” kata Imran Pambudi.
Baca juga: Dinkes Tangerang: Layanan pengobatan HIV tersedia di 37 Puskesmas
Baca juga: Dinkes: Pengobatan HIV Dapat Diakses Gratis di 10 Rumah Sakit di Surabaya
Reporter: Lintang Budiyanti Prameswari
Redaktur: Nurul Aulia Badar
HAK CIPTA © ANTARA 2023
