Kemarin, KPU meminta Jokowi membantu PSU Malaysia – harga BBM tidak naik
Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (4/3) dan masih layak dibaca sebagai informasi pagi ini.1. Presiden berangkat ke Melbourne untuk menghadiri KTT Istimewa ASEAN-Australia
Presiden Joko Widodo bertolak ke Melbourne, Australia, Senin pagi, guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Australia pada 4-6 Maret 2024, yang memperingati 50 tahun hubungan kemitraan ASEAN dengan negara tersebut.
“Hari ini saya dan delegasi terbatas akan berangkat ke Melbourne, Australia untuk menghadiri KTT Istimewa ASEAN-Australia,” kata Presiden dalam keterangannya sebelum pemberangkatan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.
Silakan baca di sini.
2. KPU meminta bantuan Presiden untuk menggelar gelar PSU di Kuala Lumpur
Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta bantuan Presiden RI Joko Widodo untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, karena ada kebijakan khusus terkait aktivitas politik di negara tetangga lainnya.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan, kebijakan tersebut menyangkut permohonan izin yang harus diajukan tiga hingga enam bulan sebelum acara politik, seperti pemungutan suara dari negara lain yang digelar di Malaysia.
“Belakangan ini ada informasi bahwa pemerintah Malaysia telah membuat pedoman atau protokol atau semacam SOP bahwa agar kegiatan politik dapat diselenggarakan oleh negara lain di Malaysia harus mengajukan izin dan mematuhi prosedur,” kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.
Silakan baca di sini.
3. Bawaslu RI menyebut PSU Kuala Lumpur, Malaysia sangat memprihatinkan
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan, pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia menjadi perhatian serius bagi lembaganya.
Lolly menjelaskan semua tahapan penting, termasuk PSU. Apalagi, lanjutnya, PSU hanya bisa berlangsung satu kali atau tidak bisa diulang.
“Tidak mungkin ada pengulangan PSU. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian serius karena proses PSU sendiri berdasarkan rekomendasi Bawaslu,” kata Lolly di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin.
