Keberhasilan pelaksanaan pemilu tahun 1955 ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, simak penjelasannya

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses peralihan kekuasaan antara lain pemilihan presiden oleh parlemen, pembentukan majelis konstituante untuk merumuskan amandemen konstitusi, dan kemudian dilanjutkan dengan ratifikasi amandemen tersebut oleh parlemen.

Dengan suksesnya penyelenggaraan Pemilu 1955, maka proses peralihan kekuasaan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam konstitusi. Dengan demikian, hal ini menunjukkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan konstitusional.

4. Pembentukan parlemen baru yang dilanjutkan dengan pembentukan majelis konstituante

Setelah suksesnya penyelenggaraan pemilu tahun 1955, langkah pertama yang diambil adalah pembentukan parlemen atau majelis konstituante baru. Kabinet Burhanuddin Harahap yang baru dibentuk kemudian membentuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk parlemen. DPR dipilih sebagai wakil rakyat yang menjalankan fungsi legislasi yaitu membuat dan mengesahkan undang-undang.

Setelah terbentuknya parlemen, langkah selanjutnya adalah pembentukan Majelis Konstituante. Dewan Konstituante bertugas membuat UUD (UUD) yang akan menjadi dasar hukum negara. Proses ini merupakan langkah penting dalam pembentukan konstitusi negara yang merupakan cerminan perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mencapai kemerdekaan.

Ditinjau dari segi sejarah, pemilu tahun 1955 dianggap sukses besar bagi bangsa Indonesia karena mampu menyelenggarakan pemilu pertama setelah kemerdekaan. Dengan terbentuknya parlemen baru yang diikuti dengan terbentuknya dewan konstituante, hal ini menunjukkan keberhasilan pengembangan demokrasi di Indonesia dan kemandirian dalam penyelenggaraan negara.

5. Penyerahan amanah Kabinet Burhanuddin Harapan kepada presiden

Pada tanggal 14 Maret 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap jatuh setelah menghadapi permasalahan internal yang mengakibatkan perselisihan antar partai koalisi. Salah satu permasalahan utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet adalah tuntutan otonomi daerah yang diajukan oleh beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, usulan pembentukan Dewan Nasional juga menjadi sumber perselisihan antar partai koalisi yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas kabinet.

Di tengah situasi politik yang kisruh, gerakan mahasiswa juga memperjuangkan reformasi politik yang semakin mengguncang kelangsungan Kabinet Burhanuddin Harahap. Terakhir, pada 14 Maret 1956, Burhanuddin Harahap menyerahkan mandat kabinetnya kepada presiden sebagai tanda kegagalan menjaga stabilitas pemerintahan.

Penyerahan amanah Kabinet Burhanuddin Harahap kepada presiden tidak hanya menandai jatuhnya kabinet, namun juga menunjukkan kegagalan upaya mengatasi perselisihan internal dan tuntutan otonomi daerah, serta memenuhi tuntutan reformasi politik yang diusung oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. pergerakan mahasiswa saat itu. Hal ini pun menjadi episode penting dalam sejarah politik Indonesia saat itu.