Kampanye Indonesia dalam Dewan HAM PBB

Menlu Retno menyatakan semua negara mempunyai hak yang sama untuk maju dan berkembang. Namun, tata kelola global saat ini hanya menguntungkan segelintir negara.

Tak hanya itu, Retno menyebut diskriminasi perdagangan terhadap negara berkembang masih terus terjadi. Rantai pasokan global dimonopoli oleh negara-negara tertentu. Sementara itu, negara-negara berkembang harus berjuang dengan utang luar negeri dan pembiayaan pembangunan.

Palestina

Selain isu HAM di atas, Indonesia juga akan kembali mengangkat isu Palestina.

Permasalahan Palestina telah menjadi salah satu agenda tahunan Dewan Hak Asasi Manusia PBB melalui “Agenda Item 7: Situasi Hak Asasi Manusia di Palestina dan Wilayah Pendudukan Lainnya”.

Agenda ini membahas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Palestina dan wilayah pendudukan lainnya, termasuk Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza, termasuk pengusiran dan pemindahan paksa penduduk Palestina serta pembunuhan dan kekerasan terhadap warga sipil Palestina.

Agenda Butir 7 pertama kali dibahas pada tahun 2006, dan telah menjadi agenda kontroversial sejak saat itu. Israel dan Amerika Serikat telah berulang kali menentang agenda ini, dengan alasan bahwa agenda tersebut tidak adil dan tidak obyektif.

Indonesia berulang kali mendukung Agenda Butir 7, dan meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB segera mengambil tindakan nyata untuk mengakhiri impunitas yang terus dinikmati Israel, yang telah melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina dan wilayah pendudukan lainnya.

Namun, Habib mengatakan pembahasan Agenda Butir 7 seringkali dipengaruhi oleh kepentingan lain, misalnya serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini membuat negara-negara melupakan masalah Palestina yang sudah lebih dari 70 tahun tidak terselesaikan.

“Kita konsentrasi, refocus, bahwa masalah ini harus kita selesaikan. Sudah 73 tahun. Jangan sampai karena ada persoalan yang baru muncul satu atau dua tahun terakhir yang menjadi landasannya, persoalan yang sudah lama kita lupakan, kata Habib, dikutip BBC.

Dialog

Penasihat kebijakan senior bidang diplomasi, ekonomi politik, dan jaminan sosial yang juga pendiri lembaga think-tank independen Synergy Policies, Dinna Prapto Raharjo mengatakan, keanggotaan Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan menghadapi tantangan karena dunia saat ini sedang menghadapi tantangan. semakin realistis dan unilateral.

Dengan kata lain, negara-negara menjadi lebih fokus pada kepentingan nasionalnya dan cenderung mengabaikan komitmennya terhadap hak asasi manusia.

Pendekatan Indonesia yang menggunakan dialog untuk membahas isu-isu hak asasi manusia di Dewan Hak Asasi Manusia kemungkinan besar akan sulit dicapai karena dialog biasanya bergantung pada kesediaan negara lain untuk bekerja sama.

Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada Dewan Hak Asasi Manusia saja. Hal ini karena Dewan seringkali tidak efektif karena perpecahan politik di antara negara-negara anggota. Indonesia perlu bekerja sama secara langsung dengan negara lain melalui pendekatan bilateral untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia.

Terlepas dari tantangan yang dihadapi, keanggotaan Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan peluang penting bagi Indonesia untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, baik di dalam negeri maupun internasional.

Dengan berkolaborasi dengan negara-negara lain di dewan tersebut, Indonesia dapat membantu meningkatkan kesadaran akan isu-isu hak asasi manusia dan mengembangkan norma-norma dan standar global.

Besarnya dukungan terhadap Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB mencerminkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia untuk memainkan perannya dalam mengatasi permasalahan hak asasi manusia dunia.

Redaktur: Achmad Zaenal M
HAK CIPTA © ANTARA 2023