HUT Ke-86 ANTARA, Panglima harap ANTARA terus jaga akuntabilitas
Setelah Indonesia merdeka, ANTARA turut serta “bergerilya” di beberapa daerah, khususnya pada masa Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II. ANTARA kembali bermarkas di Jakarta satu bulan setelah Belanda menarik pasukannya dari Yogyakarta pada Juli 1949 dan pemerintah kolonial mengakui kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden pertama RI, Soekarno, mengambil alih ANTARA dan menjadikannya Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA.
Beberapa jurnalis dan petinggi ANTARA yang namanya juga dikenal sebagai pejuang, antara lain adalah empat pendiri yakni Albert Manumpak Sipahoetar, Soemanang Soerjowinoto, Adam Malik, dan Pandoe Kartawigoena, kemudian Soetomo atau Bung Tomo, Soekarni, Abdoel Wahab Saleh, Loekitaningsih, Amir Sjarifoeddin Harahap. Djohan Sjahroezah, Soegondo Djojopoespito, dan Adinegoro.
ANTARA bertahan sebagai kantor berita nasional di bawah Kementerian Penerangan setidaknya selama beberapa dekade hingga Orde Baru dan awal Reformasi. Pada masa itu, ANTARA kerap dipimpin oleh perwira tinggi TNI sebagai pemimpin umum (PU). Beberapa pimpinan umum ANTARA yang berlatar belakang militer antara lain Kolonel Noor Nasution (periode 1965–1968), Letkol Marah Ali Siregar (1968–1970), Brigjen Harsono Reno Utomo (1970–1976), Letjen TNI Ismail Saleh ( 1976–1979), Mayjen August Marpaung (1979–1983), Marsekal Pertama TNI Tranggono (1983–1985), dan Marsekal Pertama TNI Handjojo Nitimihardjo (1987–1998).
Kemudian dalam perkembangannya, ANTARA saat ini berstatus badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan umum (perum), apalagi setelah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2007.
Baca juga: Ketum PBNU: ANTARA Bawa Semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Baca juga: Menkominfo berharap ANTARA bisa konsisten memberitakan informasi akurat
Reporter: Genta Tenri Mawangi
Redaktur: Tasrief Tarmizi
Hak Cipta © ANTARA 2023
