Dasar hukum pemilu adalah UU No 7 Tahun 2017, berikut isinya selengkapnya

Kerja sama yang erat antara Bawaslu dan KPU menjadi kunci keberhasilan pemilu. Keduanya saling melengkapi, dimana Bawaslu melakukan pengawasan dan menindak pelanggaran, sedangkan KPU berperan dalam menjalankan proses pemilu secara operasional. Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut diharapkan pemilu di Indonesia dapat menjadi contoh demokrasi yang kuat, bermartabat, dan amanah bagi seluruh warga negara.