Contoh Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu dan Penanganannya Sesuai Proses

Perkara tindak pidana pemilu diputus oleh pengadilan negeri, dan putusan tersebut dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi. Keputusan pengadilan tinggi bersifat final dan mengikat, dan upaya hukum lainnya tidak dapat diambil.

Mengutip laman Bawaslu NTB, dalam praktiknya Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi berdasarkan hasil rapat paripurna untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran. Jenis pelanggaran tersebut kemudian ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan jenisnya, baik berupa pelanggaran administratif yang diajukan ke KPU, pelanggaran pidana pemilu yang diajukan ke kepolisian, maupun pelanggaran kode etik yang diteruskan ke kepolisian. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).