Bagaimana Hak Warga Negara Terpenuhi dalam Proses Pemilu? Inilah penjelasannya
5. Peran Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi mempunyai peran penting sebagai penafsir konstitusi dan undang-undang terkait pemilu.
Putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Nomor 102/PUU-VII/2009, memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, menjamin terpenuhinya hak pilih bagi mereka yang tidak terdaftar dalam DPT.
6. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi
Meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara.
Memberikan yurisprudensi dan panduan untuk pemilihan umum di masa depan.
Memperbaiki mekanisme check and balance antara Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Meskipun putusan MK telah memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, namun masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan teknis-administratif, seperti persyaratan kartu keluarga yang dapat menghambat hak pilih sebagian warga negara non-DPT. Oleh karena itu, perlu terus dicari solusi yang tepat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara dalam proses pemilu di Indonesia.
