AS memberikan hibah sebesar Rp31,3 miliar untuk pembangunan infrastruktur IKN

Jakarta (ANTARA) – Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA) memberikan dana hibah sebesar 2 juta dolar AS atau sekitar Rp31,3 miliar untuk bantuan teknis guna mendukung pengembangan infrastruktur kota pintar Ibu Kota Negara Indonesia (IKN).“Kami akan memberikan dana hibah kepada Otoritas Ibu Kota Nusantara untuk bantuan teknis yang akan mengembangkan desain rinci, spesifikasi teknis, dokumentasi pengadaan, dan strategi peningkatan kapasitas untuk mendukung pengembangan infrastruktur prioritas kota pintar Nusantara,” kata Direktur USTDA Enoh T. Ebong saat konferensi pers. di Jakarta, Kamis.

Direktur Ebong mengatakan, sejak didirikan pada tahun 1992, USTDA telah mendanai lebih dari 100 proyek infrastruktur di negara-negara berkembang dengan misi membantu mengembangkan infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk membawa inovasi teknologi ke Amerika Serikat.

USTDA membantu persiapan proyek dengan memberikan analisis komprehensif yang diperlukan untuk proyek infrastruktur prioritas untuk mencapai pembiayaan dan implementasi, termasuk membangun kemitraan dengan para pelaku industri AS yang akan berbagi pengetahuan, membangun hubungan, dan menemukan solusi AS terhadap tantangan infrastruktur yang mereka hadapi.

“Kami melakukan ini dengan hibah untuk persiapan proyek yang merupakan pekerjaan tahap awal yang diperlukan dalam menentukan persyaratan teknis dan menarik pembiayaan dan investasi yang diperlukan,” katanya.

Selain itu, pada bulan April 2024, USTDA akan mendatangkan sejumlah delegasi dari Indonesia ke sejumlah kota di Amerika Serikat seperti New York, Texas, dan California untuk bertemu dengan pakar infrastruktur, pakar kebijakan, dan pakar regulasi dengan tujuan untuk memperkuat dan mengatasi tantangan infrastruktur yang dihadapi negara berkembang.

Menanggapi hibah dari Amerika Serikat, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan IKN yang bukan sekedar ibu kota hijau namun cerdas, tangguh, inklusif dan berkelanjutan perlu dukungan berupa investasi, pengetahuan. dan jaringan.

Investasi IKN, kata Bambang, hanya didanai 20 persen APBN. Sedangkan 80 persen sisanya berasal dari pendanaan swasta.