Tiongkok meluncurkan peraturan mengenai penerapan undang-undang perlindungan konsumen
Beijing (ANTARA) – Perdana Menteri China Li Qiang menandatangani keputusan Dewan Negara China yang memuat sejumlah penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang (UU) tentang perlindungan hak dan kepentingan konsumen di Negeri Tirai Bambu.Berlaku mulai 1 Juli 2024, aturan tersebut mengatur secara rinci kewajiban pelaku usaha, antara lain melindungi keselamatan pribadi dan harta benda konsumen, penanganan produk cacat, menghindari iklan yang menyesatkan, transparansi harga, jaminan kualitas, dan melindungi informasi pribadi konsumen.
Peraturan tersebut juga menambahkan sejumlah ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha terhadap perlindungan hak dan kepentingan warga lanjut usia dan anak di bawah umur sebagai konsumen.
Aturan tersebut menyempurnakan sejumlah ketentuan terkait konsumsi online dan menetapkan kewajiban pelaku usaha dalam hal konsumsi prabayar, sekaligus menghimbau agar menyediakan barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan konsumen.
Peraturan tersebut juga menerapkan standarisasi mengenai pengaduan konsumen dan tuntutan ganti rugi, yang mengatur bahwa pengaduan dan pelaporan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait.
