Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024
Kami juga mengetahui arahan Walikota Samarinda kepada jajarannya untuk menyeleksi peserta pemilu tertentu. Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.Temuan ini diperoleh Komnas HAM di tingkat desa hingga gubernur di beberapa daerah.
Temuan terkait netralitas penyelenggara negara erat kaitannya dengan politik uang demi kemenangan peserta pemilu tertentu, kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
Temuan tersebut antara lain 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya terhadap salah satu peserta pemilu.
Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk memenangkan peserta pemilu tertentu.
“Kami juga menemukan arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lainnya, ada seorang ASN di Kabupaten Cianjur yang kedapatan melakukan politik uang untuk memenangkan peserta pemilu tertentu,” kata Saurlin.
Tak hanya itu, pihaknya juga menemukan video berisi ajakan Pj Gubernur Kalbar yang mengajak jajaran ASN untuk memilih calon tertentu.
Undangan ini disampaikan Pj Gubernur Kalbar pada acara HUT Pemprov Kalbar tanggal 24 Januari 2024, ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan temuan tersebut juga sudah diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk tetap netral dalam pemilu. Dengan begitu, proses demokrasi bisa berjalan tanpa campur tangan pihak lain.
Baca juga: Komnas HAM Ungkap Banyak Perusahaan Tak Berikan Cuti kepada Karyawannya Saat Pemilu
Baca juga: Komnas HAM Ungkap Temuan Banyak Masyarakat Adat Tak Ikut Pemilu
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah melakukan pergantian beberapa PJ. kepala daerah yang tidak netral jelang pemilu 2024.
