TPN: Mahfud tangani korupsi 677 triliun selama jadi Menko Polhukam

Pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai 7 persen di era reformasi karena banyaknya permasalahan korupsi di Indonesia. Jakarta (ANTARA) – Tim Pemenangan Nasional (TPN) menyatakan Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md telah menangani dana korupsi sebesar Rp677,52 triliun selama menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.Perkara yang ditangani Pak Mahfud selaku Menko Polhukam sejak menjabat Oktober 2019 hingga saat ini berjumlah Rp677 triliun atau tepatnya Rp677,52 triliun, kata Deputi Politik 5.0 TPN Andi Widjajanto di sebuah acara. konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Andi membeberkan beberapa rincian dana korupsi yang pernah ditangani Mahfud, terdiri dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oknum Kementerian Keuangan sebesar Rp349 triliun, kasus penipuan yang dilakukan Koperasi Indosurya sebesar Rp106 triliun, korupsi Asabri sebesar Rp 22,78 triliun, dan korupsi Bakti Kominfo Rp 8 triliun.

Mahfud Md bahkan sudah memproses lebih dari 140 pemain pinjaman online dalam satu hari. Kerja keras Menko Polhukam kemudian dinilai sebagai upaya Mahfud melindungi masyarakat dari kerugian akibat korupsi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Pemerintah bisa menstabilkan harga, meningkatkan nilai ekspor, dan menciptakan hilirisasi.

Menurutnya, jika dana korupsi bisa dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi bangsa yang berdasarkan data Kementerian Keuangan pada triwulan III tahun 2023 tumbuh positif sebesar 4,94 persen, mampu meningkatkan pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 3,9 persen.

“Katakan saja pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,6 persen, kalau saya tambah 3,9 persen, saya bulatkan saja menjadi 4 persen dan langsung menjadi 8,6 persen,” ujarnya.

Berdasarkan perhitungan TPN, jika Pemerintah berhasil membawa angka pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, maka tax rasio yang menurut Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka perlu ditingkatkan menjadi 23 persen, tidak perlu lagi dilakukan karena trennya. sudah bagus.

“Tidak perlu main-main dengan ICOR, ICOR sekarang sudah mendekati angka 7. ICOR terbaik yang pernah kita miliki adalah mendekati angka 4 pada tahun 1987, 1991 pada masa pemerintahan Pak Harto,” kata Andi.

Baca juga: Muhaimin: Pertumbuhan Ekonomi Harus Hindari Utang Luar Negeri
Baca juga: Mahfud Soal Pertumbuhan Ekonomi: Kuncinya Berantas Korupsi
Baca juga: Gibran: Pembangunan IKN akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru